Presiden Kritik Realisasi Belanja Daerah Baru 64 Persen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi belanja daerah maupun pusat yang belum sesuai harapan jelang tutup tahun 2023. Presiden menyampaikan hal itu dalam acara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara, Rabu, 29 November 2023.

Presiden menyatakan realisasi daerah baru 64% berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun anggaran pusat baru terealisasi sekitar 74%. “Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64% sama 74%,” papar Presiden, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. 

Artinya, dalam tiga pekan ini bakal ada uang senilai triliunan yang keluar. Presiden menyatakan hal tersebut terus berulang sejak awal pemerintahannya. “Memang merubah cara kerja, merubah mindset tidak mudah,” jelasnya.

Jokowi pun mengingatkan lima hal tentang pengelolaan anggaran kepada para pimpinan atau ketua lembaga negara, menteri, pimpinan lembaga non kementerian, serta kepala daerah. “Yang pertama, gunakan anggaran yang diberikan itu disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” kata Presiden.

Kedua, Presiden meminta untuk mengedepankan transparansi dan akuntanbilitas dalam menggunakan anggaran. “Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi,” tegas Presiden. Dirinya meminta agar menutup keberadan celah tersebut.

Ketiga, Presiden meminta untuk mengeksekusi anggaran sesegera mungkin sebab dirinya telah seringkali mengingatkan hal ini. “Januari segera dimulai anggaran itu, realisasikan sesecepat-cepatnya,” tegasnya. 

• Digunakan 1,59 Miliar Kali, Nilai Transaksi QRIS Tembus Rp24,97 Triliun
• Jatim Memiliki 62 Jenis Potensi Komoditas Hutan
• Inilah Kontribusi Indonesia dalam Sektor Maritim Global

Presiden kemudian meminta untuk melakukan belanja sesegera mungkin pada awal tahun 2024 nanti. Kemudian yang keempat, Presiden meminta untuk menyiapakan antisipasi ketidakpastian melalui Automatic Adjustment. “Harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera harus lincah berubah,” jelas Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa ketidakpastian saat ini selalu mengintai kapan saja setiap waktunya. “setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selalu ada perubahan,” tuturnya. Selanjutnya Presiden juga mengingatkan bahwa yang dibelanjakan adalah uang rakyat sehingga harus berfokus pada hasil dan bermanfaat kepada masyarakat. “Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib, fokusnya pada hasil,” sambungnya.

Kelima, Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. “Artinya APBD ini harus sinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” kata Presiden. Hal itu supaya pembangunan daerah dan pusat lebih selaras lagi.

Presiden mencontohkan jangan sampai pemerintah pusat telah membangun waduk, Pelabuhan besar, jalan tol namun pemerintah daerah tidak menyambungkannya dengan kawasan-kawasan penting di wilayahnya. Hal ini tentunya tidak akan selaras dengan dan percuma pusat membangun yang demikian.

Daerah diminta untuk memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan. Terakhir, Presiden mengingatkan soal investasi sebab hal itu menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi sehingga harus betul dijaga.