Presiden Madagaskar Maju Pemilu di Tengah Isu Pelanggaran Konstitusi

JAKARTA - Presiden Madagaskar Andry Rajoelina mengumumkan bakal mencalonkan diri kembali pada pemilihan umum (pemilu) November 2023. Pencalonan itu di tengah klaim pihak oposisi yang menyebut Rajoelina mestinya dilarang maju merujuk konstitusi. 

Dilansir dari Reuters, Kamis, 7 September, Madagaskar berharap menggelar pemilihan ketiga yang damai sejak kerusuhan tahun 2009, ketika Rajoelina menggulingkan Presiden Marc Ravalomanana dalam sebuah kudeta. Hal itu kemudian mengakibatkan banyak investor asing meninggalkan pulau Samudera Hindia tersebut.

Menyikapi tekanan diplomasi internasional, Rajoelina menyerahkan kekuasaannya pada tahun 2013. Namun dia kemudian terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 2019 setelah memenangkan 66% suara dalam putaran kedua melawan Ravalomanana.

• Amankan Pasokan BBM dan LPG, Pertamina Turut Andil Jaga Inflasi
• Profil Eks Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Pranowo
• Pembiayaan Leasing Capai Rp447,03 Triliun, OJK Awasi 8 Multifinance Kurang Modal

“Inilah tempat di mana kita akan membuat sejarah lagi. Di sini kita akan menandai awal yang baru. Kita bergerak maju dan tidak akan mundur,” ujar Rajoelina dalam pidatonya di depan sekitar 7.000 pendukung di Istana Kebudayaan dan Olahraga di ibu kota.

“Presiden Anda siap untuk mencalonkan diri dan siap untuk memenangkan,” katanya, mengenai kampanyenya untuk pemilihan tanggal 8 November. Partai oposisi mengklaim Rajoelina seharusnya dicegah dari mencalonkan diri karena ia telah memperoleh kewarganegaraan ganda Prancis.

Oposisi menilai hal itu otomatis mencabut kewarganegaraan Malagasi sang Presiden. Dengan mengacu dekrit pemerintah Prancis yang ditandatangani pada tahun 2014 oleh mantan Perdana Menteri Manuel Valls, Le Monde melaporkan pada bulan Juni bahwa Rajoelina, istrinya, dan ketiga anak mereka telah menjadi warga negara Prancis secara sah.

Rajoelina mengatakan konstitusi tidak mensyaratkan kepala negara harus eksklusif memiliki kewarganegaraan Malagasi. Dia menyebut kehilangan kewarganegaraan harus mendapatkan izin tertulis dari pemerintah.

Meskipun memiliki cadangan nikel, kobalt, emas, uranium, dan mineral lainnya, Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia dan juga menghadapi dampak perubahan iklim yang paling akut.

Hery Rajaonarimampianina, yang memimpin negara itu dari 2014 hingga 2018, dan Ravalomanana termasuk di antara lebih dari 20 kandidat yang telah menyerahkan dokumen untuk mengikuti pemilihan November. Mandat presiden Madagaskar adalah lima tahun, dan dapat diperpanjang satu kali.