Profil dan Harta Heru Budi, Pj Gubernur DKI yang Sibuk Urus Polusi

JAKARTA - Kiprah Heru Budi Hartono mulai sering didengar masyarakat kala dirinya mulai berdinas sebagi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya yang telah habis. 

Nama Heru Budi belakangan kembali sering dibicarakan saat Jakarta dilanda polusi yang mengakibatkan kualitas udara menjadi buruk. Dirinya mengeluarkan beberapa kebijakan seperti uji coba Work From Home (WFH) terhadap ASN di Jakarta.

Heru Budi Hartono diketahui mengenyam pendidikan Sarjana dan Magisternya di Universitas Krisna Dwipayana di Jakarta. Selain pendidikan dengan gelar, Heru pernah mengambil beberapa pendidikan non gelar. 

Hal itu seperti Brevet A Pajak (Yayasan Artha Bhakti) pada 1990, ADUM (Diklat Provinsi DKI Jakarta) pada 1995, Manajemen Perencanaan Pembangunan (FE-UI) (LPEM – UI) pada 1998, Kursus Keuangan Daerah (KKD) (FE-UI) (LPEM – UI) pada 1999 dan Manajemen Proyek (Diklat Provinsi DKI Jakarta) pada tahun 2000.

Heru Budi mengawali kariernya sebagai seorang birokrat di pemerintahan sebagai seorang Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Kariernya kemudian terus meningkat dan malang melintang dalam berbagai posisi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Pada tahun 1995 Heru berganti posisi sebagai Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara dan pada 1999 kembali berganti menjadi Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara.

• Bank DBS Ajarkan Cermat Kelola Keuangan untuk Liburan Tanpa Boncos
• Sejarah Misi Apollo: Deretan Manusia yang Pernah ke Bulan
• Cegah Pencemaran Polusi Udara, Pemkot Surabaya Galakkan Uji Emisi Kendaraan

Lelaki kelahiran 13 Desember 1965 pernah menjabat sebagai sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013. Jabatan tersebut memberikan jalan kepada Heru untuk lebih dekat dengan Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI. 

Heru kemudian menduduki jabatan Wali Kota Jakarta Utara pada periode 2014-2015 di era DKI Jakarta dipimpin Jokowi. Usai menjadi Wali Kota Jakarta Utara, lelaki kelahiran Medan ini kembali menduduki jabatan di Lingkup Pemprov DKI Jakarta sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Sepak terjangnya di Pemprov DKI Jakarta membuatnya hampir menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Meski tidak jadi menjadi calon wakil gubernur, karier Heru kemudian semakin melonjak seiring waktu. Heru masuk dalam lingkungan istana kepresidenan sebagai Kepala Sekretariat Presiden RI pada tahun 2017. Jabatannya tersebut diembannya selama hampir lima tahun sebelum akhirnya Heru ditugaskan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

• Bank DBS Ajarkan Cermat Kelola Keuangan untuk Liburan Tanpa Boncos
• Sejarah Misi Apollo: Deretan Manusia yang Pernah ke Bulan
• Cegah Pencemaran Polusi Udara, Pemkot Surabaya Galakkan Uji Emisi Kendaraan

Kekayaan

Berdasarkan Laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2022 Heru Budi Hartono diketahui memiliki total harta mencapai Rp36.260.704.08. Dirinya juga memiliki utang senilai Rp804.800.000. Harta tersebut didominasi oleh Tanah dan bangunan dengan total mencapai Rp22.270.346.868.

Aset tersebut terbagi menjadi 12 petak tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kota Bogor, Karawang, hingga salah satu petaknya berada di Kabupaten Sleman. Dalam hal aset kendaraan dan mesin, Heru memiliki total delapan unit kendaraan senilai Rp1.303.336.200. 

Heru memiliki Sebuah Motor Harley Davidson tahun 2021 senilai Rp440.200.000. Sebuah sepeda merek Brompton Tahun 2020 senilai Rp35.000.000 juga turut tercatat dalam LHKPN tersebut. Kekayaan Heru lainnya berupa kas dan setara kas senilai Rp11.731.216.013. 

Pj DKI Jakarta tersebut juga memiliki surat berharga senilai Rp218.155.000 dan harta bergerak senilai Rp617.450.000. Adapun harta lainnya yang dimiliki Heru senilai Rp925.000.000.