Profil Israel Katz: Sosok Kontroversial dan Loyalis Netanyahu Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Baru

JAKARTA - Penunjukan Israel Katz sebagai Menteri Pertahanan Israel yang baru oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merupakan salah satu perkembangan penting dalam kabinet Israel yang sudah lama bergulat dengan konflik internal di arena politik dan sektor keamanan. 

Sosok Katz, yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Luar Negeri, adalah politisi veteran yang memiliki sejarah panjang di pemerintahan Israel. Meski langkahnya kerap kali kontroversial, Netanyahu mempercayakan posisi vital ini kepada Katz setelah memecat Yoav Gallant akibat perbedaan pendapat yang mencolok terkait kebijakan keamanan dalam kabinet perang Israel. 

“Dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan (Gallant) telah rusak,” tegas Netanyahu, dilansir The New York Times, Rabu, 6 November 2024.

Kini, Katz menghadapi tugas berat menjadi salah satu pemimpin terkuat Israel di tengah memanasnya ketegangan Timur Tengah. Sebagai loyalis kuat dari partai sayap kanan Likud, Katz adalah figur dengan rekam jejak yang kaya akan pengalaman politik dan kejelian bermanuver. 

Sejak tahun 1998, ia telah menjadi anggota Knesset dan menduduki berbagai posisi kementerian, mulai dari transportasi, pertanian, hingga keuangan, sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 2019. 

Dalam perannya tersebut, Katz menunjukkan keinginan brutalnya untuk mempertahankan posisi Israel di tengah tekanan internasional, khususnya selama konflik yang melibatkan Palestina, Lebanon, dan Iran. Dalam banyak pertemuan, ia tak ragu membenarkan tindakan militer Israel, bahkan ketika menghadapi kritik dari komunitas internasional dan tokoh dunia berkaitan dengan pembersihan etnis di Gaza.

Konflik Dengan PBB dan Prancis

Salah satu langkah paling kontroversial Katz disorot ketika ia menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata pada Oktober 2024, setelah Guterres dianggap tak mengutuk serangan rudal Iran terhadap Israel. 

Langkah ini mengundang perhatian dan protes dari berbagai kalangan, tetapi bagi Katz, pernyataannya merupakan bentuk perlawanan terhadap apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan terhadap Israel di forum internasional. 

Sikap kerasnya juga terlihat dalam hubungannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Katz bahkan memerintahkan kementeriannya untuk memulai proses hukum Macron setelah perusahaan Israel dilarang berpartisipasi dalam pameran perdagangan militer di Paris. 

Langkah-langkah seperti ini memperlihatkan Katz sebagai sosok yang tak ragu menentang kebijakan global yang dinilai merugikan Israel, meski dampaknya bisa memperuncing hubungan internasional Israel.

Bukan Jenderal Lapangan

Penunjukan Katz sebagai Menteri Pertahanan juga memicu kontroversi terutama terkait latar belakang militernya yang terbatas. Berbeda dengan pendahulunya Gallant, yang adalah seorang mantan jenderal, Katz mengawali karier militer di tahun 1973 sebagai pasukan terjun payung tanpa menduduki posisi komando senior. 

Hal ini membuat sebagian pihak mempertanyakan kapabilitas Katz dalam memahami dinamika strategis militer yang kompleks. Namun, Netanyahu tampaknya percaya bahwa pengalaman politik dan loyalitas Katz lebih dari cukup untuk membawa stabilitas bagi Israel di tengah ketegangan yang sedang memuncak. 

Apalagi, perselisihan antara Netanyahu dan Gallant mengenai strategi di Gaza, pembicaraan gencatan senjata, dan reformasi peradilan telah membuat pos menteri pertahanan membutuhkan figur yang sepenuhnya sejalan dan loyal dengan visi politik Netanyahu.

Sebagai menteri pertahanan baru, Katz dihadapkan pada tugas krusial untuk menjaga keamanan dalam negeri, dengan semakin tajamnya konflik regional dan ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran, peran Katz akan menjadi semakin penting.