Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) teken kontrak dengan Plindo terkait kegiatan operasi di Pelabuhan Belawan /Dok Kementerian BUMN
Industri

Profil Komisaris Pelindo Baru: dari Mantan KSAL hingga Eks Terduga Kasus Suap

  • PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah menetapkan jajaran direksi dan komisaris Pelindo Baru mulai darimantan KSAl hinggamantan terduga kasus suap.

Industri

Daniel Deha

JAKARTA -- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah menetapkan jajaran direksi dan komisaris Pelindo Baru setelah resmi merger.

Pengesahan merger Pelindo diteken Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Penandatanganan Akta Penggabungan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi pada 1 Oktober 2021.

Berdasarkan RUPS, Pelindo menetapkan Marsetio sebagai Komisaris Independen (Plt Komisaris Utama); Irma Suryani Chaniago sebagai Komisaris Independen; dan Heru Sukanto sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, Antonius Ranier Haryanto didapuk menjadi Komisaris; R. Agus H. Purnomo sebagai Komisaris; Didi Sumedi sebagai Komisaris; dan
Sudung Situmorang (Komisaris).

Deretan nama yang mengisi posisi Komisaris Pelindo ini terdiri dari mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) hingga mantan terduga kasus suap di Kejaksaan Tinggi Jakarta.

Berikut profil singkat Komisaris Pelindo Baru:

1. Marsetio

Laksamana TNI (Purn) Marsetio adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) periode 2012-2015. Saat ini dia masih aktif menjabat sebagai penasihat khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Hankam Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Dia juga masih aktif mengajar sebagai Guru Besar di Universitas Pertahanan Indonesia (UPI). Terakhir, Marsetio menjabat sebagai Komisaris Utama Pelindo III.

Marsetio disebut-sebut merupakan lulusan terbaik AAL Bumimoro, Surabaya tahun 1981. Kecerdasannya inilah yang mengantarnya kariernya di TNI cemerlang.

Pada tahun 2015, purnawirawan kelahiran Jakarta ini mendapat penghargaan Bintang Mahaputera di Istana Negaradari Jokowi.

Marsetio juga pernah mendapatkan penghargaan medali Pengabdian Militer Dengan Pujian (Meritorious Service Medal-Military) atau Pingat Jasa Gemilang dari Pemerintah Singapura.

Marsetio pernah mengikuti pendidikan militer di ISC Royal Naval College 1991, Royal Dutch Navy Operation School 1986 dan Operation Course Italia 2002. Dia juga menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jasanya yang paling dikenal sebagai KSAL adalah ketika dia berhasil membawa TNI AL untuk bekerja dengan visi the world class navy.

2. Irma Suryani Chaniago

Sebelum terpilih sebagai Komisaris Pelindo, Irma Suryani Chaniago adalah Komisaris Pelindo I menggantikan Refly Harun.

Irma adalah mantan politikus Partai Nasdem sebetum ditunjuk Erick Thohir menjadi Komisaris Pelindo pada April 2020 lalu.

Irma terpilih menjadi anggota DPR-RI untuk periode 2014-2019 dalam Pileg 2014 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan II.

Oleh Partai Nasdem, Irma ditempatkan di Komisi IX yang mengurusi bidang Tenaga kerja & Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan.

Dalam Partai Nasdem, Irma dipercaya memegang beberapa jabatan. Disamping menjabat Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak DPP Partai NasDem, dia juga memimpin DPP Garda Wanita Malahayati dan Ketua Umum DPP Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem yang dideklarasikan pada tanggal 2 September 2012.

Sebelum aktif berpolitik di Partai NasDem, Irma yang menamatkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta ini dikenal sebagai tokoh aktivis perjuangan kaum buruh.

Dia pernah dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI) dan Ketua MPO Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI).

3. Heru Sukanto

Heru Sukanto juga bukan orang baru dalam jajaran Pelindo. Sebelumnya, dia adalah Komisasris Pelindo III bersama Marsetio.

Sebelumnya, Heru pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) pada 2014. Sebelum itu, dia menjabat sebagai Direktur Utama AGRO.

Pada tahun 2016, Heru juga ditunjuk menjadi Dirut PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) dengan jabatan Komisaris AGRO tetap diembannya.

4. Antonius Ranier Haryanto

Antonius lahir di Jakarta 15 April 1978. Dia lulus dari Universitas Katolik Parahyangan (2001).

Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikan magister pada jurusan Teknik Manajemen Lingkungan di University of New South Wales, Sidney Australia (2003).

Saat ini, Rainier tengah menyelesaikan Strata 3 dengan konsentrasi Built Environment di University of New South Wales, Sidney Australia.

Antonius Ranier Haryanto terakhir menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis Pertamedika IHC pada 2020. Dia adalah orang luar Pelindo.

Sebelum ke Pertamedika, dia menjabat Direktur PT Deloitte Consulting Indonesia pada Januari 2020.

Rainer memulai karirnya di Parson Brinckerhoff. Sebuah perusahaan rekayasa teknik dari Amerika Serikat. Ia berkerja selama 3 tahun di kantor Australia.

Selanjutnya, Rainer pindah ke SMEC Australia sebagai project engineer. Bertahan 1 tahun 4 bulan, ia kemudian hijrah ke Abu Dhabi sebagai Senior Design Engineer.

Kembali dari UEA, Rainer kembali berkaris di SMEC Australia, hingga kemudian menjabat sebagai Country Manager of Indonesia.

Karirnya terus naik ketika membawahi Asia Tenggara 2 dan kemudian menjadi regional manager.

Rainer kemudian masuk ke dalam pemeritahan Indonesia dengan menjabat sebagai direktur program di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Juli 2019.

Dia juga menjadi advisor untuk KPMG Indonesia hingga akhirnya hijrah ke Deloitte Consulting Indonesia sebagai Direktur. Tak Lama, diapun kemudian berlabuh di Pertamedika.

5. R. Agus H. Purnomo

Orang luar Pelindo berikutnya yang masuk ke jajaran Komisaris adalah R. Agus H. Purnomo. Dia terakhir menjabat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Agus pensiun dari Kemenhub pada September 2021.

Masa purnabaktinya bertepatan dengan deadline merger Pelindo sehingga bisa menjadi andalan Pelindo baru untuk berlayar lebih jauh di bisnis kepelabuhan.

6. Didi Sumedi

Didi Sumedi adalah Komisaris Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebelum diangkat menjadi Komisaris Pelindo.

Erick menunjuk Didi menjadi Komut PPI pada akhir tahun lalu. Sebelum itu, Didi Sumedi merupakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Lahir di Bogor, 28 Mei 1964, Didi menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) jurusan Sospol Administrasi Negara di Universitas Padjadjaran dan Magister di Saint Marys University, Kanada.

7. Sudung Situmorang

Sudung Situmorang adalah Komisaris Pelindo II. Dia diangkat Erick pada Juni 2021 lalu. Sebelum ditunjuk jadi Komisaris Pelindo II, Sudung adalah jaksa aktif ada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Sebelum itu, Sudung adalah mantan Kepala Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta. Sebelum menjadi Jaksa, Sudung Situmorang juga pernah bergabung dengan Biro Hukum Lembaga Sisingamangaraja XII di Jakarta.

Sudung juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulaian Riau (Kepri) dan Kasubdit Jampidum Kejagung Kejari Medan.

Sudung Situmorang berasal dari Desa Janji, Kecamatan Harian Samosir, Sumatera Utara. Pada pertengahan 2016, Sudung pernah memimpin sidang kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sayangnya, nama Sudung disebut-sebut dalam kasus suap yang melibatkan Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Sudi Wantoko, dan Senior Manager PT Brantas Dandung Pamularno.

Suap diduga diberikan agar penyidikan kasus dugaan korupsi yang terkait dengan perusahaan pelat merah yang tengah ditangani Kejati DKI Jakarta itu dihentikan.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh PT Brantas Abipraya adalah penyelidikan mengenai dugaan penyelewengan kewenangan yang merugikan negara hingga Rp7,028 miliar.

Karena kerugian negara di bawah Rp 10 miliar, Kejaksaan Agung melimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

Kasus ini mencuat setelah operasi tangkap tangan oleh KPK pada 31 Maret 2021 lalu. Dalam operasi itu, penyidik KPK menangkap Sudi Wantokodan Dandung Pamularno dan seseorang yang diduga perantara suap, Marudut Pakpahan.

Dandung diduga menyerahkan uang itu kepada Marudut, yang mengenal Sudung dengan baik, di toilet sebuah hotel di Cawang, Jakarta Timur.

Namun Jaksa Agung M. Prasetyo menyebutkan Jaksa Agung Muda Pengawasan telah memeriksa apakah Sudung dan Tomo melanggar kode etik. Hasil pemeriksaan, menurut Kejaksaan, menyatakan mereka berdua tidak terbukti melanggar.