Program 3 Juta Rumah Diyakini Bisa Atasi Backlog, Tapi Penuh Tantangan
- Pemberian subsidi perumahan perumahan memang diakui sebagai daya tarik baik masyarakat dan industri.
Properti
JAKARTA - Ambisi 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat mengurangi persoalan kesenjangan angka kebutuhan rumah atau backlog perumahan. Sesuatu yang saat ini tengah terjadi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, mengatakan, bahkan jika 3 juta rumah dapat terbangun per tahun maka hingga kepemimpinan Prabowo berakhir ada 15 juta rumah tersedia.
"Saat ini backlog perumahan ada sebanyak 9.9 juta sedang kebutuhan tambahan pertahun 500.000 sampai dengan 600.000 rumah baru. 5 tahun x 3 juta = 15 juta, artinya di akhir periode Prabowo kebutuhan rumah sudah terpenuhi,"katanya kepada TrenAsia.com pada Senin, 28 Oktober 2024.
- Jejak Busuk Suap di Mahkamah Yang Seharusnya Agung
- Kinerja Terus Melorot Gudang Garam (GGRM) Tersingkir dari LQ45
- Stres di Tempat Kerja Picu Merokok? Kenali Gejalanya dan Alternatif Mengatasinya
Proyek ini dinilai sebagai peluang besar bagi pengembang properti di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan tim pengadaan perumahan yang dipimpin langsung oleh Hasyim Djojohadikusumo atau adik Prabowo.
Adapun sebelumnya, adik sekaligus Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta unit rumah di perkotaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 juta rumah di pedesaan (dimana 1 juta rumah di antaranya di wilayah pesisir).
Tantangan Pembangunan
Namun ada catatan yang diajukan Bambang untuk bisa menembus ambisi program 3 juta rumah ini, industri meminta penyediaan anggaran subsidi untuk rumah agar terus disediakan pemerintah.
Pemberian subsidi perumahan perumahan memang diakui sebagai daya tarik baik masyarakat dan industri.
Bambang tak menampik juga ada tantangan besar dalam pembangunan hunian vertikal. Dari target 3 juta rumah per tahun, sekitar 2 juta unit diproyeksikan berupa hunian vertical.
Sementara 1 juta lainnya adalah rumah tapak, yang dianggap lebih mudah dicapai dengan dukungan KPR bersubsidi dari pemerintah.