Program Bagi-Bagi Rice Cooker, Menteri ESDM: Anggarannya Belum Ada

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif ikut buka suara mengenai wacana bagi-bagi penanak nasi listrik atau rice cooker kepada masyarakat.

Arifin mengatakan, bahwa program tersebut masih perlu pendalaman dan kajian yang belum rampung dilakukan. Sehingga masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian dan Lembaga terkait lebih jauh.

"Itu masih perlu pendalaman, karena juga melibatkan juga K/L (kementerian dan lembaga) yang lain, anggarannya belum ada," katanya saat ditemui di gedung DPR RI, pada Selasa, 29 November 2022.

• Sentimen Negatif Fed Rate Tumbuh Lagi, Nilai Kurs Rupiah Ditutup Melemah 13 Poin
• Bandara Kertajati Kembali Bergeliat Berkat Penerbangan Umrah dan Haji
• Watchlist Aset Kripto Pekan Akhir November 2022: DOGE, MOB, WAVES, RVN, dan HBAR

Menteri Tasrif menambahkan, Kementerian ESDM juga belum mengalokasikan anggaran karena pendalaman untuk program ini belum rampung. Ia menegaskan rencana itu masih belum final dibahas di internal Kementerian.

Ditemui terpisah Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana juga mengatakan, anggaran program bagi-bagi rice cooker belum disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun anggaran yang diusulkan sebesar Rp300 miliar pada 2023 untuk menjalani program tersebut.

Sebelumnya, pemerintah yakni Kementerian ESDM mengaku tengah menggodok kebijakan untuk membagikan penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo dalam acara Forum Dikusi Publik pada Jumat, 25 November 2022 lalu.

"Ini baru pembahasan belum sampai di publish bantuan e-cocking atau penanak nasi listrik," katanya.

Berdasarkan paparannya, bantuan penanak nasi listrik akan diberikan sebanyak 680.000 unit. Nantinya akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui APBN Kementerian ESDM 2023.

Adapun rice cooker yang akan dibagi-bagikan bernilai sebesar Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima bantuan ini akan mengacu data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Edy mengaku, berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program dengan total biaya pengadaan Rp340 miliar tersebut dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram hingga Rp52,2 miliar.

Selain itu, mampu mengurangi volume LPG 3 kilogram hingga 19,6 ribu ton dan penghematan devisa sebesar US$26,88 juta setara Rp422,7 miliar (asumsi kurs Rp15.729 perdolar AS). 

Lewat program itu pula, konsumsi listrik domestik diharapkan menyentuh di angka 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit 54,74 MW.