Projo Siap Transformasi Jadi Partai Politik jika Diperintah Jokowi

JAKARTA - Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi partai politik. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menegaskan bahwa langkah tersebut akan dilakukan jika ada instruksi langsung dari Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Handoko, Projo tetap setia pada visi dan langkah politik Jokowi. Organisasi ini terbuka untuk mendukung Jokowi atau siapa pun yang sejalan dengan langkah politiknya, termasuk dalam rencana strategis masa depan.

Namun, Handoko menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi atau keputusan konkret terkait perubahan status Projo menjadi partai politik. Ia menyebut rencana ini hanya akan dibahas lebih mendalam apabila ada arahan langsung dari Jokowi di waktu yang tepat.

"Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja," ungkap Handoko di Jakarta Rabu 18 Desember 2024.

• 2 Varian Indomie Ditarik dari Pasar Australia, Apa Penyebabnya?
• Prabowo Perintahkan Sejumlah Proyek Infrastruktur Distop, Pembangunan Tol Terdampak
• Banyak Diisi Ordal, Separuh BUMD di Indonesia Merugi

Transformasi Projo menjadi partai politik akan menjadi langkah besar yang berpotensi mengubah lanskap politik Indonesia. Dengan basis relawan yang kuat dan loyalitas kepada Jokowi, Projo diyakini dapat menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan. Jokowi hingga kini belum memberikan sinyal resmi mengenai dukungannya terhadap perubahan tersebut.

"Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan," jelas Handoko.

Handoko memastikan bahwa apa pun langkah yang diambil Projo ke depan, fokus utama organisasi tetap mendukung visi dan misi Jokowi, termasuk kebijakan politik maupun pembangunan nasional.

Langkah Projo ini menarik perhatian publik, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pilpres 2024, di mana dukungan Jokowi menjadi salah satu faktor strategis dalam menentukan arah politik Indonesia.

• 2 Varian Indomie Ditarik dari Pasar Australia, Apa Penyebabnya?
• Prabowo Perintahkan Sejumlah Proyek Infrastruktur Distop, Pembangunan Tol Terdampak
• Banyak Diisi Ordal, Separuh BUMD di Indonesia Merugi

Jokowi Pernah Bahas Rekonsiliasi Pasca-Pilpres

Pada bulan April 2024, saat masih menjabat sebagai Presiden, Jokowi mengadakan pertemuan dengan relawan di Istana Kepresidenan dalam agenda buka puasa bersama. Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan pentingnya langkah rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2024. 

Kala itu, Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, menyebut bahwa relawan memberikan berbagai masukan untuk mendukung langkah rekonsiliasi yang didukung Jokowi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa.

“Atmosfirnya baguslah ya, banyak hal yang positif. Tadi saya sampaikan awal bahwa Presiden banyak diskusi dan banyak juga masukan-masukan kawan-kawan. Apalagi semua relawan ada tawaran terkait rekonsiliasi” jelas Immanuel, di Jakarta, 1 April 2024 yang lalu.

Namun angan-angan rekonsiliasi tersebut kini hanya asa, DPP PDIP secara resmi memecat Jokowi, putranya Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution sebagai kader partai. Surat pemecatan tersebut diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, dalam siaran resmi partai pada Sabtu, 14 Desember 2024. Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.