Prospek Industri Pendukung Jasa Konstruksi Masih Besar

JAKARTA – Industri pendukung jasa konstruksi dinilai masih memiliki prospek bisnis yang cukup besar ke depannya. Hal ini seiring dengan gencarnya program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Perlu upaya peningkatan terhadap kemampuan dan kapasitas sektor konstruksi serta industri pendukung lainnya, agar usaha ini terus berkelanjutan.

“Salah satu langkah strategisnya, di tengah kondisi tekanan ekonomi global, harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para pelaku industri, sehingga sektor ini mampu tumbuh positif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika mewakili Presiden pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Jakarta, Rabu (29/01).

Menperin menyebutkan, beberapa sektor industri yang merupakan pendukung jasa sektor konstruksi, antara lain adalah industri semen, yang memiliki kapasitas nasional sebesar 120 juta ton per tahun. Selain itu, industri keramik yang kapasitasnya telah mencapai 550 juta meter persegi.

“Kami masih terus dorong untuk semakin meningkatkan permintaan di pasar domestik bagi sektor-sektor tersebut. Adapun sektor lainnya seperti industri kaca, yang kapasitasnya juga sudah mencukupi, dan industri baja secara bertahap akan mewujudkan Indonesia sebagai negara penghasil baja sebesar 10 juta ton per tahun,” paparnya.

Menperin optimistis, sektor-sektor industri pendukung jasa konstruksi akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2019, sektor konstruksi menyumbang sebesar 10,60% terhadap PDB nasional.

Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp419,2 triliun untuk pembangunan jalan, jalur kereta api, bandara, bendungan serta rusun dan perumahan. Hal ini bisa dimanfaatkan sektor industri pendukung jasa konstruksi guna membuka peluang bisnisnya.

“Belum lagi yang dialokasikan pihak swasta dalam bentuk proyek investasi mendirikan pabrik dan pembangunan kawasan industri,” tambah Menperin.

Saat ini, terdapat 103 kawasan industri yang telah beroperasi, dengan cakupan wilayah mencapai 55.000 hektare. Selain itu, terdapat 15 kawasan industri yang masih berada dalam proses konstruksi dan 10 kawasan industri pada tahap perencanaan.

Pembangunan Luar Jawa

Dalam upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha mendorong pembangunan kawasan industri di luar Jawa.

Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru ini akan terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan, termasuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memberi efek yang maksimal dalam menumbuhkan ekonomi setempat dan nasional.

“Pada periode ini, melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah kembali mendorong penyebaran industri ke luar Pulau Jawa, melalui pengembangan kawasan industri prioritas,” jelas Menperin.

Pada tahun 2020-2024, ada 27 kawasan industri prioritas yang direncanakan, yaitu 14 kawasan industri di Pulau Sumatera, 6 di Kalimantan, 1 di Madura, 1 di Jawa, 3 di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, 1 di Papua, serta 1 di Nusa Tenggara Barat.

Menperin juga menyatakan pihaknya aktif mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada proyek-proyek tersebut. Pemerintah juga telah banyak mengeluarkan peraturan terkait penggunaan produk dalam negeri agar terus meningkat.

Salah satunya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menperin berharap GAPENSI dan pihak terkait lainnya dapat memberikan dukungan untuk mengoptimalisasikan penggunaan produk lokal dalam setiap pelaksanaan proyek.