Protes Seleksi CPNS Bangladesh: Ratusan Tewas, Militer Dikerahkan

DHAKA - Bangladesh sedang dilanda gelombang kekerasan dan kerusuhan sejak Kamis lalu yang masih berlanjut hingga kini. Bentrokan besar dipicu ketidakpuasan terhadap sistem kuota 56% yang diterapkan dalam sistem penerimaan pegawai negeri sipil, dan semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan. 

Sistem tersebut diklaim pengunjuk rasa sebagai bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap golongan tertentu. Diketahui 30% dari kuota 56% tersebut diperuntukkan bagi cucu dan keturunan warga Bangladesh yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971. 

Selain itu, pemerintah Bangladesh juga memangkas kuota pekerjaan untuk etnis minoritas dari 5% menjadi hanya 1%. Namun, pemerintah mempertahankan 1% pekerjaan yang saat ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

• Raup Cuan Investasi Rp178 Miliar, Rugi PALM Susut Puluhan Persen
• APHRF 2024 Dukung Hak Perokok Dewasa Gunakan Produk Rendah Risiko
• Segmen SKT Dinilai Yang Harus Dilindungi

Mahasiswa menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme terhadap pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan. Diketahui, Perdana Menteri Hasina merupakan anak dari pendiri Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, sistem kuota spesial telah diterapkan Mujibur sejak tahun 1972.

Dilansir dari New York Times, Ferdie Hossain, alumni Universitas Dhaka dan analis keuangan di Wales, menyatakan pada awalnya, gagasan kuota bagi pejuang kemerdekaan dan keturunannya masuk akal sebagai penghargaan. Namun Hasina yang memperluas sistem tersebut hingga ke cucu veteran perang dianggap sudah tidak relevan lagi.

“Jika itu keluarga dan anak-anak, tidak apa-apa, tapi ini hingga ke cucu,” terang Ferdie, dilansir New York Times.

• Raup Cuan Investasi Rp178 Miliar, Rugi PALM Susut Puluhan Persen
• APHRF 2024 Dukung Hak Perokok Dewasa Gunakan Produk Rendah Risiko
• Segmen SKT Dinilai Yang Harus Dilindungi

Ratusan Orang Tewas

Pada Jumat, 19 Juli 2024, 30 orang dilaporkan tewas, keesokan harinya angkanya meningkat menjadi 75 orang seiring dengan penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah. Hingga hari minggu, 21 Juli 2024, lebih dari 100 orang tewa menurut New York Times.

Pengunjuk rasa juga menyerang penjara di wilayah Narsingdi dan membebaskan para tahanan.

"Protes kuota hanyalah manifestasi dari keresahan yang meluas yang tidak hanya tentang kuota tetapi juga ekonomi dan politik, rasa frustrasi yang dirasakan banyak orang tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak merata, dan ada kesenjangan dan korupsi yang besar," terang Pierre Prakash, direktur Program Asia di International Crisis Group.

Pemerintah telah memblokir akses internet di seluruh negara. Militer bersenjata lengkap dikerahkan, helikopter berputar-putar di atas kota dan patroli militer berkeliling di berbagai wilayah. Protes masih terus berlanjut, sehingga pemerintah menerapkan jam malam.

 Sekolah dan universitas dipaksa untuk libur, namun banyak mahasiswa yang menolak meninggalkan kampus dan terus melakukan perlawanan.

"Penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa menunjukkan pengabaian yang tidak berperasaan terhadap hak untuk hidup dan kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia domestik dan internasional," terang Amnesti Internasional dalam rilis resminya.