Provinsi Pertama, Emil Wajibkan Mobil Listrik Hyundai Jadi Kendaraan Dinas Jabar

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengalokasikan anggaran untuk kendaraan dinas listrik mulai tahun 2021.

Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil alias Kang Emil mengatakan alokasi anggaran itu dilakukan sebagai salah satu upaya penghematan dan bentuk dukungan konversi kendaraan dinas dari berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi energi listrik.

“Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik,” kata Ridwan Kamil seusai menghadiri Peringatan Hari Listrik Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, di Gedung Sate Bandung, Senin, 2 November 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Jika rencana tersebut berhasil direalisasikan pada tahun 2021, maka Pemprov Jabar akan menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.

“Minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah motor listrik tersedia di pasaran,” kata Ridwan Kamil.

Sementara itu untuk merek mobil dinas yang akan direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Ridwan Kamil menyebut merek Hyundai.

Menurut Ridwan Kamil, dengan kisaran harga Rp600 juta hingga Rp700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas dan pabriknya juga sudah hadir di Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan dengan menggunakan mobil dan motor listrik, biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya dan untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50.000.

Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan kampanye penggunaan mobil listrik ini ialah sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Selain itu, ia menyebut selama ini angka kebencanaan di Jabar terus meningkat dari seribuan kejadian per tahun menjadi dua ribuan kejadian per tahun.

“Sebagian besar adalah bencana yang disebabkan kerusakan lingkungan. Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti La Nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih,” katanya.

Pabrik Hyundai

Seperti diketahui, Hyundai Motor Company (HMC) sudah membangun pabrik mobil di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 77,6 hektare di kawasan Deltamas itu menjadi pusat manufaktur pertama Hyundai di ASEAN.

Perusahaan asal Korea Selatan itu merogoh kocek hingga US$1,55 miliar setara Rp22,7 triliun untuk investasi, operasional, hingga pengembangan produk. Kepastian investasi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani nota kesepahaman di Ulsan, Korsel, pada 26 November 2019.

Hyundai memulai proses pembangunan pabrik di Indonesia pada Desember 2019. Ditargetkan produksi komersial pabrik mobil listrik Hyundai di Indonesia dapat dimulai pada paruh kedua 2021. Nantinya, pabrik ini memiliki kapasitas produksi 150.000-250.000 unit per tahun.

Nantinya, pabrik Hyundai di Cikarang akan digunakan untuk memproduksi beberapa jenis mobil. Mulai dari SUV kompak, MPV kompak, dan beberapa model sedan yang dirancang khusus untuk pasar di Asia Tenggara. Di pabrik ini juga menggabungkan beberapa fasilitas seperti pengelasan, stamping, perakitan, dan pengecatan.

Hyundai juga sedang melakukan penjajakan untuk memproduksi kendaraan listrik di pabrik tersebut. Perusahaan ini berkomitmen untuk membantu mengembangkan ekosistem kendaraan listrik Indonesia, berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat melalui teknologi mobilitas yang bersih. (SKO)