Proyek LNG Papua Nugini Dituding Langgengkan Pemanasan Global

JAKARTA - Proyek LNG Papua Nugini dianggap tidak sesuai dengan upaya menjaga pemanasan global di bawah 1,5 C. Ini karena dampak emisi yang dihasilkan saat gas dibakar oleh pelanggan. Hal itu terungkap dalam surat terbuka dari koalisi 50 kelompok lingkungan dan keadilan sosial.

Surat tersebut dikirim kepada puluhan bank besar dan lembaga pemberi pinjaman publik di Amerika Serikat (AS), Eropa, Asia, dan Australia yang telah membiayai proyek LNG sebelumnya di negara tersebut atau proyek TotalEnergies (TTEF.PA) di wilayah Asia Pasifik sejak tahun 2018.

Mitra usaha patungan tidak segera menanggapi permintaan komentar. LNG Papua Nugini dengan kapasitas 5,4 juta ton per tahun merupakan proyek gas besar kedua di negara Pasifik yang miskin itu. Proyek ini dikelola perusahaan patungan antara TotalEnergies, Exxon Mobil (XOM.N), Santos (STO.AX) dan Minyak Kumul milik negara.

• Tutupi Tagihan, Mayoritas Gen Z Terpaksa Ambil Pekerjaan Sampingan
• Habis Rights Issue, Bank BTPN Siap Akuisisi 2 Perusahaan Ini
• Belot ke China, Pilot Taiwan Niat Curi Heli Chinook

Bahkan ketika para aktivis memperingatkan bank-bank di Prancis, AS, dan Australia, pemerintah masing-masing merayu Papua Nugini dengan kesepakatan pertahanan dan ekonomi yang dirancang untuk melawan pengaruh China yang berkembang di wilayah tersebut.

Kumul Petroleum mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan tiga bank China yang disebutkan dalam surat untuk membantu pembiayaan sahamnya tepat waktu untuk keputusan investasi final proyek pada tahun 2024.

Direktur Pelaksana Kumul, Wapu Sonk, mengatakan kepada Reuters, bank-bank China lebih bersedia mendanai proyek hidrokarbon. TotalEnergies dari Prancis juga saat ini sedang mencari pendanaan untuk proyek ini dengan saran dari Credit Agricole (CAGR.PA), demikian disebutkan dalam surat tersebut. 

Credit Agricole tidak segera menanggapi permintaan komentar. Dilansir dari Reuters, Rabu, 13 Desember 2023, proyek ini didukung oleh pemerintah Papua Nugini, yang menerima seperempat dari pendapatan pajak dari royalti pertambangan dan perminyakan pada tahun 2022.

• Indonesia Desak Negara Konvensi Pengungsi Ikut Tangani Rohingnya
• Tekan Backlog Perumahan, Pemerintah Rencanakan Penyaluran FLPP 2024 Sebesar Rp21,04 Triliun
• Waskita Beton (WSBP) Rilis OWK Senilai Rp1,85 Triliun

Perdana Menteri James Marape mengatakan negara-negara dengan jejak karbon terbesar dan gaya hidup makmur perlu memimpin dalam membatasi emisi. Total mengatakan proyek LNG Papua akan diluncurkan dengan sistem penangkapan dan penyimpanan karbon yang akan mengubur sekitar 1 juta ton karbon dioksida per tahun.