Proyek Pembangunan LRT Pulau Dewata Bisa Dibiayai Bali-Kerthi Development Fund (BDF)

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar mempertimbangkan opsi pendanaan dalam negeri untuk pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT) selain juga menggunakan pinjaman asing. 

Saran tersebut disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta dan PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra dalam pembahasan pengembangan LRT. 

Dikutip dari Antara, Samsi menyebut kehadiran pemerintah dalam proyek bisa dipastikan melalui opsi pendanaan pinjaman dalam negeri. 

“Mengingat urgensi pelaksanaan, Menteri Monoarfa akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam proyek ini,” kata Samsi dikutip Jumat, 6 Oktober 2023.

Dana pinjaman dalam negeri ini nantinya dapat digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan konstruksi sipil lainnya. 

• PPATK: Transaksi Mentan Syahrul Capai Ratusan Miliar
• LG Energy Solution akan Pasok Baterai Kendaraan Listrik Toyota di Pasar Amerika
• Whoosh Siap Beroperasi, Pemkot Bandung Gerak Cepat Siapkan Fasilitas Pendukung

Dikutip dari sebuah sumber, Samsi sempat menyebutkan angka anggaran pembangunan LRT yang diproyeksikan mencapai Rp10 triliun. 

Sementara di kesempatan berbeda, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum menyebut biaya investasi yang dibutuhkan mencapai Rp9,17 triliun.

Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali bisa menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) guna mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali termasuk proyek pembangunan LRT. 

Dilansir dari laman resmi Bappenas, BDF diluncurkan pada 19 Agustus 2023 oleh Kementerian PPN bersama Pemprov Bali untuk mendukung percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. 

“Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dapat menjadi financial hub yang akan melakukan analisis kebutuhan serta dampak investasi sehingga Bali akan memiliki attractiveness sebagai pusat investasi,” jelas Suharso Monoarfa. 

BDF ditargetkan mampu menjadi sumber pembiayaan alternatif, mengingat investasi pemerintah pusat dalam pembangunan Bali diperkirakan hanya sekitar 10% dari total investasi.

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali berkontribusi terhadap Transformasi Ekonomi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, menuju  Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. 

“Kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi serta strategi untuk meningkatkan investasi swasta perlu diupayakan bersama sehingga peran aktif pemerintah provinsi dan seluruh stakeholders dibutuhkan untuk mencari sumber pendanaan inovatif dan kreatif untuk dikelola BDF,” imbuh Menteri Suharso.

Bali menjadi contoh daerah pengelola pembiayaan inovatif dan kreatif untuk pembangunan  yang membidik peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan publik. BDF mengacu pada suksesnya Kolombia dan Georgia yang telah berhasil menerapkan praktik baik Municipal Development Funds atau lembaga negara perantara keuangan yang dibentuk di tingkat daerah.