Pulihkan Konflik Sosial di Dogiyai Papua Tengah dengan Rekonsiliasi

JAKARTA - Asisten Deputi Kamtibmas Kemenkopolhukam Lakoni dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Konflik Sosial Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah menyampaikan upaya-upaya pemulihan pasca konflik yang bisa diupayakan secara terpadu dan berkelanjutan. Hal itu melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (3R). 

“Pada tahap rekonsiliasi, pemerintah dapat menggandeng tokoh adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk meredam situasi,” katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Seperti diketahui, konflik tersebut terjadi pada 13 Juli 2023 dan telah menimbulkan berbagai kerugian.  Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Johnny Sumbung BNPB menyampaikan BNPB menunggu penetapan status bencana. 

Apabila sudah ditetapkan, BNPB akan memfasilitasi dan mendampingi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.  “Saya mengajak kita semua disini untuk selalu mengatasnamakan kemanusiaan agar masyarakat sipil tidak melakukan tindakan main hakim sendiri lagi ke depannya," tegasnya.

• ESG: Gambaran Umum, Indikator dan Ruang Lingkup ESG (Part 1)
• Berencana Pindah ke Bali? Berikut 5 Rekomendasi Kawasan Terbaik untuk Tinggal
• Intip Strategi YouTube untuk Dorong Pengguna Berlangganan Premium

Plt. Direktur Ketahanan Ekopoleksosbud Kemendagri Aang Vitarsa mendorong dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Dogiyai, yang di dalamnya melibatkan TNI, Polri, Kesbangpol, dan unsur-unsur lainnya. 

Tim terpadu yang berada di tiap daerah bertugas menyusun rencana aksi pencegahan konflik, mengkoordinasikan dan mengarahkan strategi penyelesaian konflik, serta memberikan informasi penanganan konflik kepada masyarakat.

Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Tengah Ausilius You, memaparkan Pemprov Papua Tengah telah melakukan upaya menangani kerusuhan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan regulasi terkait pemberian hibah sosial. 

Perkembangan Kondisi Konflik

Pj. Bupati Dogiyai Petrus Agapa menyampaikan perkembangan kondisi pasca konflik sosial saat ini relatif lebih aman dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Dogiyai juga telah memberikan bantuan berupa 35 ton beras, 6.250 bungkus garam, 87.500 bungkus mie instan, 6.250 bungkus penyedap rasa, 6.250 liter minyak goreng, dan 87.500 butir telur yang telah disalurkan kepada 5.357 masyarakat orang asli Papua (OAP) dan 893 orang non OAP.

Upaya penanganan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai lainnya yakni melakukan penetapan tanggap darurat penanganan bencana sosial yang berlaku pada 24 Juli–6 Agustus 2023, doa rekonsiliasi, rapat Forkopimda, mediasi penyelesaian masalah, penandatanganan kesepakatan bersama antara TNI, POLRI dan seluruh komponen masyarakat. 

Penanganan konflik sosial tersebut juga sudah masuk ke dalam Program Prioritas Tahun Anggaran 2024. Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko PMK Nelwan Harahap menegaskan, Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi baru hasil pemekaran harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya. 

• Laku Keras, Astra Honda Motor (AHM) Jual 1251 Unit Sepeda Motor PCX 160 di GIIAS 2023
• Ukraina Masuk Robotyne, Rusia Tenggelamkan 2 Kapal Musuh
• Pengamat Sebut BI Checking Penting untuk Seleksi Karyawan

Menurutnya, ke depannya upaya yang harus dilakukan adalah penanganan konflik yang sifatnya permanen agar kejadian serupa tidak lagi terulang. “Kita juga harus memulai pembangunan lumbung pangan di Lembah Hijau, karena Lembah Hijau adalah lumbung pangan potensial dan menjadi harapan masyarakat Papua Tengah”, terangnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) sempat membuka masukan atas berbagai kebutuhan K/L dan pemerintah daerah bagi pemulihan dan penanganan korban. Mengingat Kemensos memiliki lumbung-lumbung sosial di tiap provinsi atau bahkan sampai level kabupaten/kecamatan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penanganan krisis. 

Setelah rapat ini, rencananya akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut tingkat K/L terkait untuk memutuskan langkah konkret terkait pemulihan konflik sosial dengan mengacu pada proposal yang sudah disampaikan ke Kemensos. 

“Penanganan konflik sosial bukan hanya sebatas pemulihan infrastruktur, tetapi lebih ke solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kembali konflik serupa ke depan”, tutur Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Asril.