PUPR Bakal Bedah Ribuan Rumah di Papua

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Bantuan itu juga atau dikenal dengan bedah rumah untuk sebanyak 4.114 unit di Provinsi Papua.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltief mengatakan program itu akan dilaksanakan di 12 Kabupaten dan satu kota dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengerjaannya.

“Dengan total anggaran program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebesar Rp147,98 miliar,” kata Malikidin. Dia menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Dia menyampaikan para penerima bantuan program BSPS nantinya akan menerima sumbangan dana dalam dua kategori. Pertama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir akan mendapatkan bantuan Rp21 juta. Dana tersebut terdiri dari dana pembelian bahan material Rp16 juta dan upah tukang Rp5 juta.

Sementara, masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan akan mendapatkan bantuan Rp37,5 juta. Batuan itu, terdiri dari dana pembelian bahan material sebesar Rp32,5 juta dan upah tukang sebesar Rp5 juta.

“Kami harap masyarakat bisa memanfaatkan dana yang disalurkan Kementerian PUPR sebaik mungkin agar rumahnya bisa dibangun dengan baik dan layak huni,” tutur Malikidin.

Monitoring dan Evaluasi

Dikatakan Malikidin, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program BSPS untuk melihat kesiapan masyarakat di lapangan.

Malikidin menuturkan dalam pelaksanaannya, masyarakat penerima bantuan dituntut untuk berperan aktif dalam setiap proses, baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

Dalam penjelasannya, nantinya akan dibentuk kelompok para penerima bantuan. Mereka akan diperkenankan untuk menunjuk penyedia bahan material. Kemudian membuat kesepakatan bersama tanpa melibatkan koordinator fasilitas (Korfas), tenaga fasilitator lapangan (TFL), dan tim teknis.

Malikidin menambahkan Korfas dan TFL hanya membantu mengevaluasi penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan petunjuk teknis dan persyaratannya.

Kemudian, kata dia, Korfas dan TFL akan mengajukan rencana anggaran biaya (RAB), dilanjutkan dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan (DRPB), hingga membuat laporan penggunaan dana (LPD).

Berdasarkan data SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, sejumlah daerah yang akan menerima bantuan BSPS ini a.l Kota Jayapura sebanyak 394 unit. Juga Kabupaten Jayapura 190 unit, Kabupaten Yalimo 400 unit, Kabupaten Mamberamo Tengah 610 unit, dan Kabupaten Jayawijaya 100 unit.

Selanjutnya, Kabupaten Tolikara sebanyak 1.000 unit, Kabupaten Merauke 330 unit, Kabupaten Biak Numfor 100 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 150 unit. Termasuk Kabupaten Waropen 250 unit, Kabupaten Nabire 250 unit, Kabupaten Deiyai 240 unit, dan Kabupaten Paniai 100 unit.

“Jumlah tersebut nantinya akan bertambah sekitar 886 unit menunggu surat keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan tahap ke tiga, sehingga total pada tahun 2020 sebesar 4.114 unit rumah,” ungkap Malikidin.