PUPR Bangun Fasilitas Ekonomi di 3 PLBN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan itu dilaksanakan pada PLBN Aruk Kalimantan Barat, PLBN Motaain Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw Papua.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Basuki dalam keterangan resmi pada laman Kementerian PUPR, Kamis, 14 Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Lantaran pembangunan ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam menyediakan ruang untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Dikatakan Basuki, pembangunan tersebut dilaksanakan sejak 2015 silam. Sejak saat itu, PUPR mulai mengembangkan zona inti PLBN yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang pada 2017-2019.

Basuki berharap dengan tersedianya zona penunjang ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha UMKM dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal.

Di PLBN Aruk, dukungan terhadap ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Kementerian PUPR juga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung-Aruk sebagai akses menuju PLBN ini, sehingga dapat mendukung distribusi bahan pokok dan logistik.

Basuki menjelaskan, pada tahap II pembangunan infrastruktur penunjang PLBN Aruk meliputi gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, toko serba ada (toserba), dan sarana parkir dengan total biaya sebesar Rp210 miliar.

Saat ini, pembangunan tersebut telah memasuki tahap III yang terdiri dari pembangunan Patung Sukarno, rumah karyawan, gedung incinerator, penataan landscape zona sub inti, bangunan x-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp117 miliar.

Sementara untuk pengembangan zona penunjang pada PLBN Motaain di NTT meliputi pembangunan pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, pos pamtas TNI, pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga dengan total anggaran sebesar Rp229 miliar.

Dia menuturkan, saat ini proses pembangunan telah sampai tahap III yang meliputi pembangunan Patung Sukarno, mess pegawai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), toilet umum, serta sarana lainnya.

Untuk mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok, Kementerian PUPR meningkatkan kualitas jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste atau dikenal dengan ruas sabuk merah (Motaain-Motamasin).

Dia menyebutkan jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka tersebut juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente.

Kemudian untuk pengembangan zona penunjang di PLBN Skouw terdiri dari pembangunan rumah dinas pegawai, wisma Indonesia, gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum seperti rest area dan ATM center, fasilitas sosial yaitu ruang terbuka hijau, dan pos TNI/Polri.

Pada zona penunjang PLBN Skouw juga dibangun area pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 meter persegi. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering, serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Pembangunan ini menelan anggaran sebesar Rp246,5 miliar untuk pekerjaan pada tahap II dan Rp129 miliar untuk tahap III.

Selain itu, Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan Jembatan Youtefa demi memperlancar jalur distribusi kebutuhan pokok dan logistik di kawasan perbatasan Papua. (SKO)