PUPR Bekerja Ciptakan Lumbung Pangan Baru
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya untuk menciptakan daerah lumbung pangan baru demi menjamin kebutuhan pangan di Indonesia Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mendukung hal itu, pihaknya tengah menjalankan program rehabilitasi jaringan irigasi di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Basuki menyebutkan lumbung pangan baru merupakan bagian dari program strategis nasional (PSN) […]
Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya untuk menciptakan daerah lumbung pangan baru demi menjamin kebutuhan pangan di Indonesia
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mendukung hal itu, pihaknya tengah menjalankan program rehabilitasi jaringan irigasi di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Basuki menyebutkan lumbung pangan baru merupakan bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024. Pengerjaan rehabilitasi akan dilakukan di lahan potensial pada kawasan eks-pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalteng yang sudah dikembangkan menjadi sawah.
“Untuk mengoptimalkan lahan potensial tersebut, Kementerian PUPR akan memperbaiki saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer,” ujar Basuki, Kamis, 4 Juni 2020.
Dalam menjalankan program ini, kata Basuki, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertanian. Kedua kementerian tersebut akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Dia menjelaskan, lahan potensial itu seluas 165.000 hektare, dimana sekitar 85.500 hektare lahan fungsional telah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara sisanya, 79.500 hektare hanya perlu dilakukan pembersihan saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.
“Dari total luas lahan yang fungsional tersebut, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi untuk lahan seluas 57.200 hektare, sementara sisanya 28.300 hektare memiliki kondisi jaringan irigasi yang masih berfungsi dengan baik,” katanya.
Secara detail, rehabilitasi lahan seluas 57.200 hektare tersebut pekerjaannya meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air, pengerukan aluran, dan pekerjaan teknis lainnya. Program rehabilitasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2020 hingga 2022 dengan anggaran sebesar Rp1 triliun.
“Namun, apabila nanti diputuskan untuk lahan potensial yang belum fungsional seluas 79.500 hektare dilakukan pengembangan juga, program yang dibutuhkan adalah peningkatan jaringan irigasi. Sehingga perkiraan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,9 triliun,” terang Basuki.
Pada 2020, Kementerian PUPR telah memulai rahabilitasi irigasi di tiga lokasi yakni Daerah Irigasi (D.I) Rawa Tahai dengan anggaran sebesar Rp9,8 miliar, D.I Tambak Sei Teras sebesar Rp4,1 miliar, serta D.I tambak Bahaur sebesar Rp3,9 miliar.