PUPR Gelar Pelatihan Online Demi Tingkatkan Kompetensi SDM

Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pelatihan online untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan program prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PUPR harus unggul, meninggalkan zona nyaman, dan terus meningkatkan kapasitas, serta selalu siap berkompetisi secara positif untuk mendukung visi Indonesia maju.

“Pelatihan berbasis full e–learning ini meliputi pelatihan teknis hidrologi untuk alokasi air, pelatihan teknis penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, pelatihan teknologi jembatan gantung pejalan kaki, dan pelatihan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” Basuki memaparkan, Rabu, 13 Mei 2020.

Kepala BPSDM Kementerian PUPR Sugiyartanto berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi serta profesionalisme para ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga melakukan penilaian potensi dan kompetensi inpassing/penyesuaian jabatan fungsional (jafung) yang digelar secara online juga oleh Balai Penilaian Kompetensi pada Senin, 11 Mei kemarin.

Menurutnya, penilaian ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menyusun profil ASN dan upaya mempercepat penguatan jafung sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan jabatan struktural menjadi dua level.

“Caranya dengan menyediakan data-data atau profil ASN melalui mekanisme penilaian yang objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan integritas. Hasil talent pool nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memetakan jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, transformasi jabatan pengawas dan administrator dalam penilaian tersebut akan dilakukan melalui empat cara. Pertama, penguatan formasi jafung tanpa mengabaikan kebutuhan organisasi. Kedua, pengangkatan melalui penyesuaian dalam jafung.

Kemudian ketiga, penyetaraan kesejahteraan jafung, dimana peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak menurunkan penghasilan ASN. Keempat, penyetaraan karir jabatan administrator dan pengawas ke dalam jafung yang sesuai.