PUPR Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lewat Instrumen APBN

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kian gencar menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan mempercepat penyerapan APBN untuk pelaksanaan program kerja tahun anggaran (TA) 2020.

“Dampak dari Pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Basuki dalam keterangan yang dipublikasikan pada Selasa, 23 Juni 2020.

Basuki memaparkan akibat pandemi ini, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran, dari yang semula sebesar Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun. Pada TA 2020 ini, ada sebanyak 5.146 paket pekerjaan.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Berdasarkan data Kementerian PUPR, sebanyak 70% pekerjaan atau 3.577 paket senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, sebanyak 23% pekerjaan atau 1.218 paket senilai Rp37,7 triliun sudah dalam proses lelang, dan sisanya yaitu 7% atau 351 paket senilai RP13,7 triliun belum proses lelang.

Basuki menyebutkan progres paket pekerjaan yang sudah terkontrak mengalami peningkatan tipis pada Juni 2020 ini yaitu sebesar 4,89%. Pada bulan keenam tahun ini ada sebanyak 3.577 paket terkontrak, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 3.410 paket.

Sementara itu, tambah Basuki, sebanyak 351 paket pekerjaan yang belum proses lelang maupun terkontrak disebabkan oleh beberapa hal antara lain refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai, dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain dengan percepatan penyelesaian DED dan tender paralel dengan perizinan MYC.

Kemudian, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

“Kami sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ungkap Basuki.

Basuki berharap dengan upaya percepatan pelaksanaan program Kementerian PUPR ini dapat turut berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.