PUPR Prioritaskan Kegiatan yang Tertunda Akibat COVID-19 Pada 2021

Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji pada 2021 akan memprioritaskan kegiatan yang sempat tertunda akibat realokasi anggaran dan refocusing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020.

“Kegiatan tahun anggaran 2020 akan dilelang dini pada Oktober tahun ini,” kata Basuki, dilansir dari laman Kementerian PUPR, Rabu, 22 April 2020.

Basuki menyebutkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 awalnya sebesar Rp120,2 triliun kemudian mengalami realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun. Sehingga DIPA tahun anggaran tersebut menjadi Rp75,63 triliun.

“Realokasi anggaran tersebut bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran 2020,” jelasnya.

Selain itu, ditambahkan Basuki, realokasi anggaran berasal dari sejumlah sumber lainnya seperti penundaan sejumlah paket kontraktual yang belum lelang, namun pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda ke tahun depan.

Kemudian, bersumber dari rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (multi years contract/MYC), sehingga pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang antara lain seperti pembangunan beberapa bendungan, pembangunan jalan, dan jembatan baru.

Realokasi anggaran tersebut juga dilakukan dengan merubah sejumlah paket kegiatan tahun tunggal (single years contract/SYC) menjadi paket tahun jamak atau MYC, termasuk paket kontraktual yang nilainya di bawah Rp100 miliar.

“Terakhir, realokasi bersumber optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat, seperti pekerjaan survey dan detail engineering design (DED),” ujar Basuki.

Dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1,829 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak.

Pekerjaan itu di antaranya pembangunan fasilitas penampungan/observasi/karantina di Pulau Galang, renovasi/rehabilitasi Rumah Sakit (RS) Darurat Wisma Atlet Kemayoran, dan penyelesaian RS Akademi Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai RS rujukan penanganan COVID-19 di Yogyakarta.

Selanjutnya, untuk kebutuhan internal mendesak dalam mengatasi pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR, baik untuk peningkatan daya tahan tubuh seluruh staf maupun untuk sterilisasi kantor-kantor, termasuk seluruh balai besar/balai wilayah miliknya.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2020, Kementerian PUPR bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat realisasi program padat karya tunai (PKT) atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) sebagai upaya mitigasi dampak wabh tersebut.

Basuki menyebutkan anggaran program itu sebesar Rp10,22 triliun dan digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di kawasan perdesaan.

“Dalam refocussing kegiatan untuk mitigasi dampak COVID-19, kami juga membeli resin produksi perhutani sejumlah 800 ton untuk pengecatan marka jalan serta melakukan pembelian karet langsung dari petani sebagai bahan campuran aspal karet di sejumlah wilayah seperti Lampung, Sumsel, Jambi, Kaltim, Kalsel dan Kalbar,” katanya.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga memberikan stimulus fiskal di sektor perumahan seperti subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka dengan target sasaran 175.000 unit atau sebesar Rp1,5 triliun.

“Seluruh substansi realokasi program dan anggaran serta refocussing kegiatan termasuk program padat karya tunai akan dikonsultasikan kembali ke pimpinan Komisi V DPR,” kata dia.