PUPR Targetkan PLBN Yetetkun di Papua Rampung Agustus 2021

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tujuan pembangunan kawasan perbatasan yang sering disebut sebagai halaman belakangnya negara, untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai beranda depan yang dapat dibanggakan.

Selain membangun PLBN, kata Basuki, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas jalan perbatasan Trans Papua pada ruas Merauke-Boven Digoel untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan tersebut. Sehingga, dapat mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun juga dapat menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tutur Basuki dalam keterangannya di laman Kementerian PUPR, Rabu, 17 Juni 2020.

Dikatakannya, pembangunan yang telah dimulai sejak 25 Februari 2020 ini, progres konstruksinya sudah mencapai 11,2%. Pembangunan ini menelan biaya sebesar Rp115,8 miliar dengan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract (MYC).

Basuki menjelaskan, pembangunan PLBN Yetetkun terbagi menjadi zona inti dan sub inti. Untuk zona inti, lingkup pekerjaannya meliputi gedung utama PLBN, pos pemeriksaan, pos gerbang, power house, mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP), pengadaan perlatan X-Ray dan Thermal Detection, serta portal.

Sementara untuk zona sub inti, antara lain rumah pegawai, kios sebagai pusat ekonomi, lansekap, tempat pengolahan sampah, serta penyediaan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Kedepannya, ujar Basuki, Kementerian PUPR tidak hanya membangun pos lintas batas saja untuk kawasan perbatasan, melainkan juga membangun jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas, dan pengembangan infrastruktur permukiman.

Secara rinci pengembangan infrastruktur pemukiman antara lain seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM), dan infrastruktur lainnya.