RAPBN 2022: Belanja Negara Rp2.7087 Triliun, Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Persen

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Dalam RAPBN 2022, belanja negara mencapai  Rp2.708,7 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.

RAPBN tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembacaan Nota Keuangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI, Senin, 16 Agustus 2021.

Jokowi memaparkan belanja negara terdiri atas aggaran kesehatan  sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. 

“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Jokowi.

• Jelang HUT ke-76, Utang Luar Negeri Indonesia Susut Tipis 0,1 Persen
• Investasi di Luar Jawa Moncer, Jokowi Optimistis Tekan Ketimpangan Ekonomi
• Semester I-2021, Laba Bersih Duta Pertiwi Naik 81,4 Persen Jadi Rp285,44 Miliar

Selain itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sementara, anggaran pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan target sejumlah target, mulai dari angka pengangguran terbuka hingga indeks pembangunan manusia di 2022.

Target Pertumbuhan Ekonomi 2022

Dalam pemaparannya, Jokowi mengungkapkan beberapa sasaran pembangunan pada tahun 2022 yang harus dicapai. 

Tingkat pengangguran terbuka ditargetk 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9,0% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Sebelumnya, pada 8 Juni 2021, menurut dokumen KEM-PPKF RAPBN Tahun 2022, telah disepakati dalam rapat kerja bertempat di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR telah menetapkan asumsi makro dan target pembangunan pada 2022.

Angka asumsi makro yang telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,8%, tingkat inflasi 2%-4%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,32%-7,27%. 

Adapun, harga minyak ditetapkan sebesar US$55 hingga US$65 per barel dan lifting minyak bumi dipatok sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

“Semoga dinamika dan pembahasan substantif serta konstruktif akan terus kita jaga di dalam mengawal Indonesia untuk memulihkan ekonominya,” kata Sri Mulyani seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenkeu.go.id pada Senin, 16 Agustus 2021.