Realisasi Belanja Negara untuk Sulsel capai 77 Persen dari Pagu

MAKASSAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan realisasi belanja negara untuk provinsi ini per Oktober 2023 mencapai Rp42,32 triliun. Angka tersebut sekitar 77,48 persen dari pagu serta sedikit lebih tinggi dari pagu nasional yang mencapai 73,2 persen.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi pada Rabu, 29 November 2023 di Makassar seperti dilansir Antara menyebutkan capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp7,27 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp24,96 triliun.

"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 77,48 persen dari pagu Rp42,32 triliun. Sementara belanja K/L sebesar 7,27 triliun atau sekitar 84,96 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 83,28 persen dari pagu Rp24,96 triliun," jelas Supendi.

• Kinerja Keuangan Bukit Asam Melonjak, Raih Pendapatan Rp27,7 Triliun
• Kapal Induk China Mulai Uji Sistem Ketapel
• Rombak Direksi KAI, Erick Thohir Comot Corsec Bank Mandiri jadi Direktur

Supendi memaparkan realisasi belanja negara APBN Sulsel mengalami peningkatan sebesar 6,07 persen secara tahunan (year on year/yoy), sehingga APBN Anging Mammiri hingga Oktober 2023 defisit Rp29,3 triliun atau setara dengan 74,16 persen. 

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Anging Mammiri tercatat mencapai Rp17,35 triliun atau 70,43 persen dari target dengan fokus pada percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos, dan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara itu, dana Transfer ke Daerah (TKD) Anging Mammiri tercapai sebesar Rp24,96 triliun atau setara dengan 83,28 persen dari total anggaran. Kinerja belanja pegawai untuk belanja negara khusus Regional Sulawesi Selatan mencapai Rp7,27 triliun atau mencapai 84,96 persen dari pagu sebesar Rp8,82 triliun. 

Penggunaan belanja tersebut meliputi gaji dan tunjangan untuk 74 ribu PNS/TNI/Polri, penghasilan 12 ribu PPPK, dan penghasilan untuk 11 ribu PPNPN, termasuk Komisioner KPU/Bawaslu.

Supendi mencatat belanja barang mencapai Rp6,98 triliun atau setara dengan 68,41 persen dari total pagu sebesar Rp9,68 triliun. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk operasional satuan kerja K/L, melainkan juga untuk pembangunan lanjutan Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo. 

Selain itu, belanja barang juga dialokasikan untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah, subsidi angkutan penyeberangan perintis pada lintas Bira-Jampea, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot, dan sejumlah keperluan lainnya.

Di sisi lain, kinerja belanja modal tercatat mencapai Rp3,04 triliun atau setara dengan 52,44 persen dari total pagu sebesar Rp5,54 triliun. Dana tersebut digunakan untuk sejumlah proyek termasuk pembangunan Bendungan Pamukkulu paket 1 dan 2 di Kabupaten Takalar, pembangunan jalur Kereta Api Siding Mangilu-Tonasa, pekerjaan pembangunan Jaringan Irigasi Baliase di Kabupaten Luwu Utara, dan sejumlah proyek lainnya.