Realisasi Dana Transfer Daerah hingga Juli 2021 Lebih Rendah dari Tahun Lalu

JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) hingga Juli 2021 lebih rendah dari tahun lalu. Tahun ini realisasinya mencapai 52,2% atau sebesar Rp415,53 triliun dari target APBN 2021. Tahun, realisasinya sudah mencapai 60,1%.

Menurut dia, realisasi TKDD 2021 turun sebesar 9,4% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp458,82 triliun.

"Realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2020," ujar Suahasil dalam konferensi pers "APBN Kita" yang disiarkan Youtube Kemenkeu, Rabu, 25 Agustus 2021.

• Korban PPKM, 5 Mal di Bandung Dijual
• Duh! Jumlah Kasus PKPU dan Pailit Meroket Tembus 430 Kasus
• Berbenah Diri, PT PAL Serap Anggaran Rp 1,28 Triliun

Dia mengatakan, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga lebih rendah tahun ini. Demikian halnya dengan Dana Alokasi Khusus Fisik. DAU yang tersalur baru Rp44,86 triliun sedangkan DAU baru mencapai Rp234,92 triliun.

Tahun lalu, DBH tersalur sebesar Rp52,31 triliun dan DAU sebesar Rp258,35 triliun.

Penyaluran DAU rendah karena sebagian Pemerintah Daerah belum menyampaikan persyaratan penyaluran berupa laporan belanja pegawai dan penanganan COVID-19.

Sementara penyaluran DAK Fisik rendah karena Pemda masih diberikan waktu pemenuhan peryaratan penyaluran berupa data kontrak sampai 31 Agustus 2021. DAK Fisik yang tersalur baru Rp8,72 triliun. Sedangkan DAK Non fisik Rp77,92 triliun.

Tahun lalu, DAK Fisik di periode yang sama tersalur sebesar Rp10,61 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp73,97 triliun.

"Penyaluran DAK Nonfisik (tahun ini) lebih tinggi karena sebagian besar daerah lebih cepat dalam pemenuhan syarat salur dibandingkan tahun lalu, serta terdapat penambahan tiga jenis transfer baru DAN Nonfisik," papar Suahasil.

Dia menambahkan, untuk penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) secara nominal lebih rendah karena Pemda yang belum mengajukan permohonan DID tahap 2.

DID hingga Juli 2021 baru mencapai Rp6,98 triliun, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,76 triliun.

Sementara untuk Dana Desa sudah dilakukan percepatan penyaluran sesuai PMK 94 Tahun 2021. Dana Desa yang tersalur baru mencapai Rp40,9 triliun, lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp47,90 triliun.

Realisasi Belanja Negara Tumbuh 9,3%

Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja negara mencapai 49,8 persen atau sebesar Rp1.368,4 triliun dari ABPN 2.750 triliiun hingga Juli 2021. Realisasi ini tumbuh 9,3% dibandingkan dengan tahun lalu.

Realisasi belanja negara tersebut ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp952,8 triliiun, atau naik 20,1% dari tahun lalu dan investasi meningkat 194%, dengan realisasi sebesar Rp48,6 triliun.

"Sampai dengan Juli 2021, belanja negara telah mencapai Rp1.368,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp952,8 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp415,5 triliun," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan bahwa realisasi belanja negara terdiri dari belanja barang kementerian/lembaga yang mencapai Rp217,1 triliun, atau tumbuh 78,7% dibandingkan dengan 2020 sebesar Rp121,4 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal kementerian/lembaga mencapai Rp85,8 triliun, naik 83,3% dari Rp46,8 triliun pada tahun 2020.

Suahasil menambahkan, untuk realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp231 triliun, atau 62,7% dari pagu APBN 2021. Jumlah ini naik dari tahun lalu sebanyak 52,1% atau Rp209,8 triliun.

Kemudian, realisasi anggaran kesehatan sudah mencapai Rp102,8 triliun, naik 50,7% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp68, triliun. Serapan anggaran ini tidak hanya di Kemenkes, tetapi juga mencakup lembaga lain seperti BPOM, BKKBN, Polri, dan Kemenhan.

Selanjutnya, realisasi dana subsidi energi naik 24% menjadi Rp69,5 triliiun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp56,1 triliun. Sementara untuk subsidi non energi mencapai Rp30 triliun atau naik 8,8% dari Rp27,6 triliun tahun lalu.

Realisasi subsidi energi lebih tinggi termasuk realisasi diskon listrik untuk rumah tangga dan UMKM sebesar Rp5,6 triliun.

Realisasi PEN Baru 43,9%

Secara keseluruhan sampai 20 Agustus realiasasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp326,74 triliun atau 43,9% dari pagu 744,77 triliiun. Jumlah ini terdiri dari bidang kesehatan Rp7,18 triliun, perlindungan sosial Rp83,33 triliun dan program prioritas Rp60,25 triliun.

Kemudian, realisasi dana untuk dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp48,02 triliun dan insentif utama Rp61,97 triliun.

Suahasil juga menyebutkan bahwa realisasi pajak mencapai 52,7% sebesar Rp647,7 triliun dari pagu Rp1.229 triliun, atau naik 7,6% dari tahun lalu. Sementara, bea cukai naik 29,5% yaitu Rp141,2 triliun atau 65,7%.

Sementara untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 15,8% mencapai Rp242,1 triliiun, atau 81,2% dari pagu Rp298,2 triliun.

Kemudian, pembiayaan terealisasi sebesar 44,5% atau Rp447,8 triliun dari pagu Rp1.006,4 triliun.

Secara keseluruhan, defisit APBN 2021 mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04% terhadap PDB. Sementara primary balance sebesar Rp143,6 triliun.*