Realisasi Pajak Capai 77,6 Persen Jadi Rp953,6 Triliun hingga Oktober 2021

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2021 mencapai Rp953,6 triliun atau sekitar 77,56% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

"Pajak, yang tahun lalu mengalami kemerosotan 18,8 persen atau hanya Rp826,9 triliun, tahun ini posisi akhir Oktober mencapai Rp953,6 triliun. Ini berarti terjadi pertumbuhan 15,3 persen," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 25 November 2021.

Dia merinci, Pajak Penghasialn (PPh) Migas tumbuh 55,7% didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan gas bumi. Sedangkan PPh Non Migas tumbuh 8,9% yang komposisinya berasal dari pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi tumbuh.

• Catat! Ini 104 Fintech P2P Lending yang Legal di OJK
• Suku Bunga Naik, Siap-Siap Biaya Dana Bank Melonjak
• Para Ilmuwan Memperingatkan Varian Baru COVID-19 Botswana dengan Jumlah Mutasi Sangat Tinggi

Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tumbuh 20,4% didorong oleh PPN dalam negeri, dimana aktivitas ekonomi yang kembali normal dan PPN Impor yang menggambarkan kegiatan impor meningkat signifikan selama tahun ini.

Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), juga tumbuh 1,2% yang ditopang oleh kenaikan PBB Perkebunan, dan pajak lainnya tumbuh 91,5% yang merupakan dampak penyesuaian tarif bea materai.

Untuk sektor kepabeanan dan cukai, Sri Mulyani menerangkan bahwa penerimaan perpajakan dari sektor bea cukai mengalami peningkatan yang luar biasa.

Pada Oktober terhitung sebesar Rp205,8 triliun, naik 29% dibandingkan September sebesar Rp182,9 triliun. Realisasi sektor bea cukai telah memenuhi 95,7% dari target APBN yang sebesar Rp215 triliun tahun ini.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp349,2 triliun atau 117,1% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp298,2 triliun.

Capaian realisasi PNBP ini tumbuh 25,2% secara bulanan terutama didorong oleh kenaikan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp111,18 triliun, PNBP Lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

"Untuk PNPB terjadi lonjakan yang luar biasa. Ini sudah meleibih target APBN. Kita berharap bulan depan sampa akhir tahun, pendapatan negara bisa menembus di atas 100 persen," harap Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif. Kinerja komponen penerimaan yang berasal dari Cukai,  Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) berturut-turut tumbuh 10,3% (yoy), 16,83% (yoy), dan 868,61% (yoy).

"Jadi penerimaan bea cukai tahun ini cukup sangat baik, baik karena cukai yang masih dipertahankan cukup baik, dan sekarang dikontribusikan oleh bea masuk dan bea keluar yang mengalami momentum yang sangat tinggi akibat pemulihan ekonomi terutama ekspor impor," katanya.

Di tengah pertumbuhan pendapatan tersebut, Indonesia masih mencatat kenaikan defisit APBN pada Oktober menjadi Rp548,9 triliun. Kenaikan defisit mulai terjadi sejak Agustus.
Namun, secara tahunan, defisit APBN terlihat menurun sebesar 28,2%.

Dia berharap di kuartal keempat APBN bisa dilaksanakan secara optimal, terutama dari sisi belanja baik itu belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja dari pemerintah daerah yang masih sangat besar sekali. Dia pun mendorong agar belanja negara ini dapat dieksekusi dengan optimal pada bulan-bulan terakhir ini.

"Kita berharap seluruh pemerintahan fokus untuk mengeksekusi belanja ini, sambil tetap menjaga tata kelola, sambil menjaga agar tidak dikorupsi, sambil tetap dijaga dari sisi akuntabilitasnya, sehingga seluruh belanja negara betul-betul bisa dirasakan masyarakat dan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi," ungkapnya.*