Realisasi TKDD Lambat, Ekonom Celios: Perlu Perbaikan Kebiasaan Buruk Pemda

JAKARTA -- Realisasi dana Tansfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2021 mencapai Rp785,7 triliun atau 98,8% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp795,5 triliun.

Realisasi TKDD 2021 hanya tumbuh 3% (year on year/yoy) dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp762,5 triliun.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat realisasi TKDD tahun ini.

Pasalnya, Bhima melihat ada siklus buruk yang terus terpola di Pemda terkait pengelolaan dana daerah atau TKDD yaitu menumpuk anggaran hingga akhir tahun.

"Pemerintah daerah masih belum optimal dalam mendorong realisasi belanja dan juga masih banyaknya pola anggaran di daerah yang numpuk dana di perbankan sampai akhir tahun," katanya kepada TrenAsia.com, Rabu, 5 Januari 2022.

• Kinerja APBN 2021 Tumbuh Positif, Ekonom Celios Dorong Pemerintah Optimalisasi PNBP
• Perkenalkan Ini 3 Calon CEO Bukalapak Pengganti Rachmat Kaimuddin
• Hasil Merger Indosat dan 3, Indosat Ooredoo Hutchison Siap Dobrak Industri Telekomunikasi

Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana TKDD sebesar Rp769,61 triliun, yang terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan Dana Desa Rp68,00 triliun. 

Bhima berharap pemerintah daerah melakukan transformasi pengelolaan dana TKDD agar menjadi lebih optimal sehingga tahun ini realisasinya bisa lebih tinggi lagi.

"Jadi memang ini harus ada perbaikan yang sangat fundametal terkait dengan pola anggaran yang ada di pemerintah daerah sehingga realisasi belanjanya bisa lebih optimal dan siklus belanja daerah tidak mengendap di akhir tahun," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, 3 Januari 2022, mengatakan bahwa memang realisasi TKDD cukup lambat selama tahun ini.

Hingga November 2021, dana yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp203 triliun. Dana tersebut belum terserap oleh Pemda.

"Kita sudah transfer tapi masih ada dana yang ada di perbankan. Nanti Desember kita lihat berapa yang masih ada di perbankan," katanya.

Adapun, secara keseluruhan realisasi sementara belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,8 triliun atau 101,3% di atas target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi sementara belanja negara tahun 2021 terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.001 triliun atau 102,4% dari target APBN yang sebesar Rp1.954,5 triliun.

Capaian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat tumbuh 9,2% lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.833 triliun, meliputi belanja Kementerian/Lembaga Rp1.189,1 triliun atau 115,2% dari target APBN Rp1.032 triliun dan belanja non Kementerian/Lembaga Rp812 triliun atau 88% dari target APBN sebesar Rp922,6 triliun.

“Memang Pemerintah Pusat yang melakukan belanja untuk bisa meng-countercyclical gara-gara COVID-19 yang memang selain untuk kebutuhan kesehatan, juga untuk di bidang sosial dan belanja-belanja lainnya. Jadi ini belanja K/L menjadi motor yang luar biasa banyak sekali," papar Sri Mulyani.