Reduksi Karbon Demi Masa Depan Global, Pemerintah Siapkan Ini

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan dalam skala nasional maupun internasional. Transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia. Dengan itu, sektor energi baru terbarukan adalah sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan.

Airlangga menyebut kenaikan permintaan energi di masa depan harus dibarengi dengan komitmen program reduksi karbon. Maka dari itu, pengembangan energi baru terbarukan merupakan agenda penting yang harus mendapat perhatian. 

“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaan energi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Kamis, 07 April 2022.

• Kejagung Ekspos Perkembangan Perkara Korupsi Asabri
• Podomoro City Deli Medan Luncurkan Apartemen Premium Victory Tower Sebanyak 378 Unit
• Kurs Dolar Hari Ini: Masih Dihantui Bayang-Bayang Pengetatan Moneter AS, Rupiah Kembali Dibuka Melemah

Menurutnya, energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang mempunyai emisi tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi didalam negeri. 

Berkaitan dengan itu, pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan yang menentukan batas atas dalam emisi karbon di sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon.

“Pemerintah Indonesia juga akan mengimplementasikan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023. Kebijakan ini akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon. Kami harap kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” jelas Menko Airlangga.

Airlangga menyebut usaha transformasi energi seperti ini membutuhkan dukungan dari sektor swasta nasional dan juga global. Hal itu wajar karena pencegahan perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi semua negara.

“Dukungan global seperti itu, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, dibutuhkan dari negara maju seperti Korea Selatan,” imbuh Menko Airlangga.