Negara dengan Rata-rata Pendapatan Tertinggi
Makroekonomi

Rencana Gabung OECD, Indonesia Ingin Optimalkan Bonus Demografi

  • Pemerintah Indonesia menyatakan intensinya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Makroekonomi

more
Rizanatul Fitri

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyatakan intensinya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Inisiatif tersebut ditanggapi secara positif oleh OECD mengingat hubungan kerja sama yang konstruktif antara Pemerintah dan OECD. Hal itu serta mempertimbangkan peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.

Saat ini Indonesia fokus mendorong pemanfaatan keunggulan demografis guna mencapai visi menjadi negara maju berpendapatan tinggi sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045. 

Proses peresmian keanggotaan tersebut secara komprehensif mendukung reformasi struktural di tingkat domestik yang saat ini terus dijalankan oleh Pemerintah. Perubahan yang dilakukan tersebut akan mempromosikan efisiensi dan harmonisasi kebijakan untuk menciptakan level playing field dunia usaha.

Level playing field dalam dunia ekonomi merupkaan suatu konsep keadilan yang merujuk pada kesetaraan pasar agar mendapat kesempatan bisnis yang sama. Artinya, setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk sukses atau berhasil dengan bermain dalam aturan yang sama.

Hal ini ke depannya akan mendorong pemerintah untuk terlibat aktif dalam diskusi global, di mana Indonesia berkesempatan ikut serta dalam menentukan standar global yang diikuti negara OECD. 

Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia akan memberikan keunggulan reputasi dan peningkatan kepercayaan investor karena Indonesia menganut standar kebijakan yang unggul dan terpercaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan OECD selaku organisasi yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

“OECD membagikan kepada Indonesia bagaimana pengalaman negara anggota OECD lain dalam memanfaatkan keunggulan demografis,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis 3 Agustus 2023. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan OECD juga memberi masukan Indonesia untuk menuju negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi.  

Apa itu OECD?

Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Paris 1960 dan berbasis di Paris, Perancis. 

OECD bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya. 

Indonesia saat ini telah menjadi key-partner OECD bersama dengan Brazil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan. Menurut data World Bank, saat ini OECD telah memiliki 38 anggota dengan rata-rata PDB per kapita tahun 2022 sebesar US$43,260.7.

Dari 38 negara OECD tersebut, terdapat 2 negara dengan klasifikasi negara berpendapatan menengah-atas dengan pendapatan US$4,466-US$13,845/kapita yakni Kolombia (US$6,630.3) dan Kosta Rika (US$13,198.8). 

Karena OECD diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi, maka Indonesia sendiri termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income country) dengan pendapatan per kapita US$4,580 di 2022.

Kerangka kerja sama pemerintah Indonesia dan OECD berdasarkan Perjanjian Kerangka Kerja Sama atau Framework Cooperation Agreement (FCA) dan Program Kerja Bersama atau Joint Work Programme (JWP). 

Kerja sama tersebut disusun menyesuaikan agenda prioritas nasional Indonesia yang saat ini berlaku di antaranya FCA Periode 2022-2027 dan JWP Tahun 2022-2025. 

Dalam JWP 2022-2025, terdapat 4 pilar kerja sama yakni Kebijakan Makro Ekonomi, Kepatuhan Pajak, dan Tata Kelola yang Baik, Iklim Usaha dan Digitalisasi, Human Capital dan Inklusi Sosial, serta Pembangunan Berkelanjutan.