Rencana RI Stop Ekspor Gas Masih Hadapi Ragam Tantangan

JAKARTA - Rencana pemerintah akan menutup keran ekspor gas ke luar negeri nampaknya tak akan mudah. Pasalnya pemanfaatan gas dalam negeri 1masih sangat kecil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, memang Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan sepenuhnya harus dimaksimalkan untuk kepentingan negara guna memberikan efek ganda (multiplier effect).

"Sebagian produksi gas Indonesia dengan keterbatasan yang dimiliki maka masih perlu mengekspor dan ekspornya itu juga sifatnya adalah kontrak jangka panjang, karena apa waktu saat kita ekspor demand gas di Indonesia masih sangat kecil," katanya dalam diskusi secara daring pada Selasa, 8 Agustus 2023.

• 3 Program Bank Jatim dalam Penerapan ESG
• Tidak Sanggup Lunasi Obligasi, Waskita di Ambang PKPU
• Nezar Patria Soroti Fenomena Homeless Media

Namun, kata Elan mengatakan sektor gas bukanlah industri yang murah dan mudah. Pasalnya, sektor ini membutuhkan kapitalisasi yang cukup besar mulai dari hulu (upstream), midstream, hingga hilir (downstream), termasuk investasi.

Meski kata Erlan, produksi gas nasional saat ini memang terhitung cukup besar, hal tersebut tak terlepas dari peran investor luar yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya pada awal pengembangan lapangan gas di Indonesia, perusahaan nasional belum sanggup dari sisi investasi.

Perluasan Harga Gas Industri Murah

Erlan menyampaikan, wacana pemerintah dalam perluasan harga gas murah atau HGBT nampaknya juga tidak bisa berjalan secara instan. Perlu transisi perlahan kearah sana.

Ia mengigatkan, bahwa gas murah itu berpatokan pada kemudahan dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berimbas pada peningkatan ekonomi nantinya. Maka bukan hanya sekedar kebijakan memperluas harga gas murah saja namun kesesuaian harga dengan pasar global juga perlu menjadi kunci dalam penetapan keputusan yang ada.

Pemerintah harus lebih mematangkan lagi kebijakan tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan yang berdampak ke masyarakat kedepannya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji perluasan indutri penerima gas murah US$6 per MMBtu. Pasalnya peyerapan harga gas bumi tertentu (HGBT) dinilai belum optimal masih di angka 85%.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, perluasan program HGBT itu bertujuan untuk menggaet investasi domestik lewat ketersediaan energi yang kompetitif.

Menurut Arifin, kajian ini perlu memperhatikan evaluasi terhadap industri sebeumnya yang sudah diberikan HGBT. Serta harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena berimplikasi pada keuangan negara.

Arifin mengatakan bahwa pihaknya telah menerima daftar tambahan calon sektor industri penerima HGBT dari Kementerian Perindustrian. Namun, Arifin belum mau bicara banyak soal sektor industri mana saja yang bakal ditambahkan sebagai penerima HGBT.