Resmi Diangkat Jadi Menteri PAN-RB, Azwar Anas Ungkap Target Prioritas

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas yang baru saja dilantik mengaku sudah diberikan target-target prioritas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Azwar menjelaskan mandat dari Jokowi tersebut antara lain pertama agar birokrasi terlibat secara sungguh-sungguh dalam penanganan kemiskinan hingga stunting. Kemudian, Presiden ingin Kementerian PAN-RB bisa menuju next level, dalam artian memiliki regulasi digitalisasi di dalamnya.

"Digitalisasi apa saja? Pertama struktur, kultur, dan juga kompetensi," ujar Azwar Anas seusai dilantik oleh Jokowi pada Rabu, 7 September 2022.

• Panen Emas, Emiten Tambang Grup Bakrie Bumi Resources Minerals Kantongi Laba Rp58 Miliar
• Pasar Diprediksi Kacau, Ekonom Robert Kiyosaki: Waktu Tepat untuk Jadi Kaya
• Harga Gas Alam Melejit, Perusahaan Energi Rusia Gazprom Banjir Cuan Rp619,5 Triliun

Apalagi, kata dia, saat ini sudah ada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ke depannya bila dikoneksikan, hasilnya akan lebih maksimal.

Lebih lanjut, menurut arahan Jokowi, sudah banyak anggaran kemiskinan dengan total Rp520 triliun di 16 kementerian/lembaga. Untuk itu, Kementerian PAN-RB diminta mengintegrasikan agar hasilnya bisa mendorong target pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, dari sisi produktivitas ASN, Azwar mengakui akan banyak ASN yang pensiun, sehingga diharapkan perlu ada langkah bersama, baik dari kementerian dan juga lembaga.

"Karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci termasuk arahan beliau (Jokowi), bagaimana pelayanan publik ini termasuk jemput bola ke masyarakat menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan," kata Azwar.

• Tak Sekadar Buang Duit, Sederet Hobi Ini Bisa Jadi Investasi Unik
• Proyek Trans Papua Segmen Mamberamo-Elelim Senilai Rp3,5 Triliun Siap Dilelang
• Harga BBM Naik di saat Dolar Lesu, Nilai Kurs Rupiah Ditutup Menguat di Level Rp14.885 per USD

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 13 Januari 2022 dan juga bupati Banyuwangi selama dua periode dari 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021.