Resmi! Perusahaan Bisa Vaksin Mandiri dengan Vaksinasi Gotong Royong

JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi mandiri atau disebut Vaksinasi Gotong Royong. Langkah ini untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada 24 Februari 2021.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India

“Sehingga kami pastikan Vaksinasi Gorong Royong ini tidak akan menganggu jalannya vaksinasi COVID-19 gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” jelas Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 26 Februari 2021.

Selain itu, Nadia menuturkan layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.

“Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” tuturnya.

• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• 172 Pinjaman Online Ilegal Resmi Ditutup Lagi
• Wow! BUMN Bangun Layanan Kesehatan Internasional di Sanur Bali

Secara teknis, pelayanan vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi.

Vaksin Gotong Royong juga akan diberikan secara gratis. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong harus bertanggung jawab terhadap pendanaan serta melaporkan jumlah peserta.

Distribusi Vaksin Gotong Royong

Kemenkes menetapkan jenis vaksin yang akan digunakan pada Vaksinasi Gorong Royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.

Jenis vaksin Gotong Royong juga harus mendapat izin penggunaan di masa darurat atau emergency use authorization (EUA) dan penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sementara itu, pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN dan PT Bio Farma (Persero). Juru bicara Vaksinasi Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan perseroan juga bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian vaksin COVID-19 Gotong Royong ke fasyankes milik swasta dan BUMN yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha.

“Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna, dan melakukan pembicaraan suplai vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program pemerintah,” kata dia.

Untuk mempercepat proses, lanjut Bambang, pendistribusian vaksin Gotong Royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum/badan usaha. Bio Farma akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar dan tidak akan menganggu vaksin program pemerintah.

Sama dengan vaksinasi yang dijalankan pemerintah, setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.

Terkait dengan penanangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong akan sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah.

Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN dan Jubir Kementerian BUMN Arya Sinulingga menuturkan vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodasi perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi COVID-19. Tentunya disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai penanggung jawab, Kementerian BUMN memastikan vaksinasi Gotong Royong berjalan lancar.

“Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya.