Respons Jokowi Soal Pagar Laut: Itu Kan Proses dari Kelurahan

JAKARTA - Polemik pagar laut di Tangerang yang mencuat sebagai isu publik hingga menjadi perhatian nasional akhirnya ditanggapi mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan segala persoalan terkait pembangunan harus mengacu pada aspek legalitas, termasuk proses perizinan dan kepemilikan lahan.

Menurut Jokowi, yang paling penting saat ini adalah memastikan legalitas pembangunan tersebut. Jokowi merekomendasikan pihak terakait untuk melakukan pemeriksaan proses perizinannya, mulai dari kelurahan, kecamatan, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga kementerian terkait.

"Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses di kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten kalau untuk SHM-nya. Kalau proses SHGB-nya juga kementerian, dicek saja," ujar Jokowi di Solo, Jumat, 24 Januari 2024.

Jokowi juga menekankan pentingnya cakupan investigasi yang tidak hanya terbatas di Tangerang, tetapi juga wilayah lain yang memiliki kasus serupa seperti di Bekasi, Sidoarjo, Surabaya, dan wilayah-wilayah lain.

• Asosiasi UMKM: Revisi UU Minerba Hanya Untungkan Perusahaan Besar
• Asosiasi Kaca Soal HGBT: Setuju Harga Naik, Asal Diperpanjang
• Mayoritas Saham Merah, LQ45 Hari Ini 24 Januari 2025 Ditutup di 831,49

"Kalau untuk SHGB-nya juga di Kementerian dicek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya apakah semua dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi juga ada di Jawa Timur dan tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu," tambah Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa setiap proyek pembangunan selalu melalui prosedur yang melibatkan banyak pihak dan instansi. 

Jokowi diketahui mengadakan pertemuan dengan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Solo. Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyerahkan undangan pernikahan salah satu putranya kepada Jokowi yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan Februari 2025.

Polemik pagar laut di Tangerang kini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan warga setempat. Pemerintah saat ini diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.

• Asosiasi UMKM: Revisi UU Minerba Hanya Untungkan Perusahaan Besar
• Asosiasi Kaca Soal HGBT: Setuju Harga Naik, Asal Diperpanjang
• Mayoritas Saham Merah, LQ45 Hari Ini 24 Januari 2025 Ditutup di 831,49

Apakah Jokowi Dalang Pagar Laut?

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi memberikan pembelaan terhadap Jokowi terkait polemik pagar laut di Tangerang. Haidar menilai tuduhan bahwa Jokowi terlibat dalam proyek tersebut tidak tepat, mengingat pagar laut bukan hanya ditemukan di Tangerang, tetapi juga di daerah lain seperti Bekasi dan Surabaya. 

Ia menegaskan yang disetujui Jokowi adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekowisata Tropical Coastland, bukan proyek pagar laut secara spesifik. Lebih lanjut, Haidar menjelaskan bahwa kebijakan adalah tanggung jawab presiden. 

Sedangkan aspek teknis administrasi dan operasional menjadi tanggung jawab kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau pihak swasta. Selain itu, penentuan proyek PSN merupakan wewenang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sementara presiden hanya menyetujui atau menolak usulan yang diajukan.

"Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," ungkap Haidar dalam keterangan tertulis di Jakarta.