Respons Pemerintah Soal Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Penduduk

JAKARTA - Sekitar 337 juta data penduduk Indonesia diduga mengalami kebocoran dan dijual oleh peretas pada forum BreachForums. Data penduduk yang bocor tersebut ditengarai berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Data yang bocor merupakan data pribadi berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, Nomor Induk Kependudukan Nomor Induk Keluarga, nama orang tua serta beberapa data terkait dengan individu. Data tersebut oleh peretas diklaim berasal dari laman dukcapil.kemendagri.go.id.

Kasus dugaan kebocoran data diketahui berasal dari akun twitter @DailyDarkWeb yang. Dalam unggahan tangkapan layar yang dibagikan oleh akun tersebut, diketahui sebanyak 337.225.465 data telah dijual oleh peretas. 

• Pemerintah Kembangkan 821 Unit Hunian Wisata di Borobudur
• Airlangga Pastikan PSN Mangkrak Akan Dilanjutkan Usai 2024
• Rehabilitasi Mangrove, Pemerintah Kucurkan Rp4.000 Triliun Hingga 2030

Kemendagri memberikan respons jika format elemen data kependudukan antara yang berada di database dan tersebar di media sosial berbeda. “Data yang ada di BreachForum dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan di Dukcapil saat ini” ungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dilansir dari Antara, Selasa 18 Juli 2023.

Kemendagri akan melakukan investigasi kembali terkait dengan adanya kasus kebocoran data. Kemendagri turut menggandeng Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan tindak lanjut terkait kasus tersebut sekaligus juga mitigasi preventif. 

Dalam perkembangan investigasi, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Pusat. Meski demikian, Kemendagri bersama pihak terkait akan melakukan penelusuran pada pada pangkalan data di kota/kabupaten.

• Pemerintah Kembangkan 821 Unit Hunian Wisata di Borobudur
• Airlangga Pastikan PSN Mangkrak Akan Dilanjutkan Usai 2024
• Rehabilitasi Mangrove, Pemerintah Kucurkan Rp4.000 Triliun Hingga 2030

Kemenkomimfo pun angkat bicara soal dugaan kebocoran data 337 juta penduduk tersebut. Mereka menilai hal tersebut tidak logis.  “Jumlah penduduk kita kan 275 juta, yang diretas 300 juta, berarti ada kelebihan” tutur Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong. 

Sejauh ini, Kominfo telah melakukan pemeriksaan serta berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara akan melakukan audit untuk mengetahui hal-hal terkait dugaan kebocoran tersebut.