Retreat Kepala Daerah Gunakan Seragam Satpol PP, Ini Alasannya
- Penggunaan seragam Satpol PP juga memiliki pesan simbolis bahwa kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan di balik meja, tetapi juga harus siap turun ke lapangan untuk menegakkan kebijakan yang mereka buat.
Nasional
JAKARTA - Sebanyak 944 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan segera dilantik dan mengikuti program pembekalan khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemendagri meminta seluruh kepala daerah yang mengikuti pembekalan kepemimpinan untuk mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna di balik penggunaan seragam tersebut dalam acara yang digelar di Akademi Militer, Magelang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, kepala daerah memang memiliki seragam Satpol PP atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL) karena peran mereka yang turut bertugas di lapangan dalam menjalankan pemerintahan daerah.
“Semua kepala daerah itu punya seragam atau pakaian dinas lapangan (PDL) Pol PP. Semua punya karena ada tugas lapangan, ada hal-hal di lapangan yang juga mengenakan itu, dan kepala daerah diminta untuk membawa itu,” jelas Bima kala memberikan keterangan pers di Jakarta, dikutip Selasa, 18 Februari 2024.
Menurut Bima seragam tersebut akan digunakan pada hari pertama pembekalan. Bima mengklaim, penggunaan seragam Satpol PP dalam pembekalan bukan sekadar formalitas, tetapi juga untuk menanamkan kedisiplinan dan kebersamaan di antara para kepala daerah.
Pembekalan kepemimpinan menurut Bima dirancang untuk memperkuat wawasan dan kesiapan kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain sesi kelas dan diskusi interaktif, kegiatan juga mencakup apel, upacara, serta sesi team building.
Bima Arya mengaku pihaknya telah menyiapkan kelas besar untuk 500 orang dan kelas kecil dengan kapasitas 50-100 orang untuk dialog interaktif.
“Jadi, ada ruang kelas besar yang kapasitasnya 500 orang. Ada juga ruang-ruang kelas kecil antara 50 sampai 100 orang untuk dialog interaktif di antara peserta dan pemateri,” tambah Wamendagri.
Penggunaan seragam Satpol PP juga memiliki pesan simbolis bahwa kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan di balik meja, tetapi juga harus siap turun ke lapangan untuk menegakkan kebijakan yang mereka buat.
Hal tersebut sekaligus mengingatkan mereka bahwa peran Satpol PP di daerah adalah ujung tombak dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan kepala daerah lebih memahami tantangan yang dihadapi aparat Satpol PP dan semakin memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah masing-masing.
Beberapa Kepala Daerah Diberi Perlakuan Khusus
Kemendagri nantinya juga memberikan atensi khusus terhadap kondisi kesehatan para kepala daerah, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat operasi dalam enam bulan terakhir, termasuk operasi jantung.
Para kepala daerah dengan kondisi tersebut akan diberikan tanda khusus berupa pita untuk pemantauan lebih lanjut dan mendapatkan kelonggaran dalam program retret yang tidak terlalu menuntut fisik.
"Ada beberapa kepala daerah yang kami berikan atensi khusus karena memiliki riwayat operasi 6 bulan, yakni dalam jangka waktu 6 bulan dari sekarang dan 6 bulan yang lalu,” pungkas Bima.
Selain itu, kepala daerah yang memiliki kadar kolesterol, asam urat, dan gula darah tinggi juga tetap dalam pengawasan meskipun secara umum dinyatakan sehat. Sebelum mengikuti pembekalan, seluruh pasangan kepala daerah terpilih akan terlebih dahulu dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025.