RI Dorong Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur ASEAN

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendukung inisiatif pengembangan kerja sama pembiayaan infrastruktur di tingkat ASEAN. Inisiatif tersebut dinilai mampu mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi perkembangan yang telah dicapai oleh ASEAN Infrastructure Fund (AIF) melalui inisiatif fasilitas pembiayaan hijau katalitik ASEAN (ASEAN Catalytic Green Finance Facility/ACGF).

“Prioritas Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi selama pandemi. Namun juga untuk mengantisipasi pergeseran modalitas proses belajar mengajar melalui platform digital,” kata Suahasil dalam siaran pers, Senin, 5 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Suahasil menuturkan inisiatif ini merupakan terobosan penting untuk memfasilitasi keterlibatan swasta pada pembiayaan infrastruktur hijau di kawasan.

Dia menuturkan fasilitas ACGF yang diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2019 itu telah mendapatkan komitmen pendanaan dari mitra pembangunan sebesar US$1,5 miliar.

Dalam waktu dekat, Suahasil menyebutkan akan dimulai penyaluran pembiayaan untuk beberapa proyek strategis di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

RI Penerima Terbesar

Untuk diketahui, AIF telah beridiri sejak 2011 silam. Lembaga pembiayaan infrastruktur tersebut dibentuk oleh ASEAN bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).

Dalam lembaga tersebut, Indonesia saat ini memegang peran sebagai Ketua Dewan Direktur AIF dan merupakan penerima manfaat terbesar dari AIF. Adapun, pembiayaan AIF lebih dari 70% disalurkan untuk proyek infrastruktur di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga turut mendorong inisiatif pembiayaan yang berkelanjutan di ASEAN. Hal tersebut dinilai penting untuk mendorong pemulihan ekonomi di kawasan.

Pasalnya, potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan bagi negara ASEAN sangat terbuka lebar, terutama dilihat dari pertumbuhan pasar obligasi berkelanjutan dunia yang sangat pesat.

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati untuk mengesahkan dokumen Laporan Pengembangan Pembiayaan Berkelanjutan di ASEAN.

Dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan arah kerja sama penguatan kebijakan, pemastian sinergi dan koordinasi. Dokumen ini juga menjadi peningkatan kesadaran dan kapasitas, serta pembangunan penawaran dan permintaan pembiayaan berkelanjutan di kawasan. (SKO)