Ribuan Proyek Infrastruktur 2021 Rampung Lelang, Nilainya Tembus Rp46 Triliun

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penyerapan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sektor infrastruktur. Percepatan dilakukan dengan memulai lelang dini proyek tahun anggaran 2021 sejak Oktober 2020.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 3 Desember 2020, total realisasi proyek infrastruktur yang berhasil dilelang mencapai 4.067 paket senilai Rp46,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hasil lelang direkam dalam sistem e-monitoring. “Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Jumat, 4 Desember 2020.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Basuki mengatakan Kementerian PUPR mendapat alokasi APBN 2021 sebesar Rp149,8 triliun. Pagu anggaran ini akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19.

Kelima fokus program tersebut antara lain yang pertama untuk pengembangan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, untuk dukungan pengembangan Kawasan industri di Batang (Jawa Tengah) dan Subang (Jawa Barat). Ketiga, untuk dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang).

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
• Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang

Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Alokasi PKT tahun 2021 sebesar Rp18 triliun dengan target serapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 juta orang. Anggaran ini meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp13 triliun dengan serapan tenaga kerja 700.000 orang. (SKO)