Ribuan TKI Dipinang UEA, Luhut: Masih Dikaji
JAKARTA – Uni Emirat Arab (UEA) menawarkan ribuan lowongan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan ditempatkan di Abu Dhabi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, tawaran UEA akan dibahas lebih lanjut pada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sana pada Sabtu depan. Saat ini, para menteri tengah mengkaji tawaran tersebut. “Kami maunya […]
Industri
JAKARTA – Uni Emirat Arab (UEA) menawarkan ribuan lowongan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan ditempatkan di Abu Dhabi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, tawaran UEA akan dibahas lebih lanjut pada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sana pada Sabtu depan. Saat ini, para menteri tengah mengkaji tawaran tersebut.
“Kami maunya yang skilled, kami mau supaya dia latih orang kami di sini supaya masuk ke sana. Karena banyak skilled labor yang dibutuhkan,” kata Luhut.
Pihak UEA sendiri membuka tawaran baik untuk tenaga yang skilled labor maupun yang non-skilled labor. Oleh karena itu, pemerintah masih mengupayakan pengiriman tenaga kerja yang berkompeten di sana.
Kompetensi tenaga kerja sangat berpengaruh pada penyerapan dan perlakuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sana. Kasus kriminalitas yang dialami oleh TKI adalah salah satu tantangan pemerintah untuk menyiapkan dan melindungi TKI di negara penempatan.
Saat ini, jumlah TKI yang tersebar di berbagai negara mencapai 8 juta orang. Jumlah yang besar ini memiliki peran penting sebagai pemberi masukan mata uang asing yang akan menjadi sumber devisa negara.
Dilansir dari laman Indonesia.go.id (09/01) devisa negara yang masuk mancapai Rp160 triliun dalam setahun. Jika jumlah ini dibandingkan dnegan APBN yang angkanya mencapai Rp2400 triliun, artinya remitansi TKI ini mancapai 7% dari APBN.
Melihat besarnya sumbangsih TKI, pemerintah sudah selayaknya memberikan pelatihan keterampilanm baik dari aspek keterampilan kerja dan bahasa. Semakin tinggi keterampilan yang dimiliki, semakin besar juga devisa yang akan diterima negara.