Riset: Mayoritas Masyarakat RI Ingin Jadi Pengusaha, Tapi Tak Punya Modal

JAKARTA - Hasil survei bertajuk Indonesia Growth Mindset Study menunjukan sebanyak 59% tujuan keuangan masyarakat Indonesia ialah ingin menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Kendati demikian, sebagian besar responden mengaku akses permodalan yang terbatas menjadi alasan utama yang mengurungkan niatnya menjadi pelaku usaha.

Berdasarkan survei tersebut, keinginan untuk memiliki bisnis bahkan melebihi tujuan keuangan berupa kecukupan dana setelah pensiun (46%) dan kepastian memenuhi kebutuhan harian (45%). Meski begitu, bibit-bibit pengusaha ini tidak bisa tumbuh lantaran akses permodalan yang terbatas.

Dalam riset yang sama, sebanyak 41% masyarakat mengaku keuangan mereka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan sulit menyisihkan untuk keperluan membangun bisnis. Lalu, stagnasi pendapatan yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran membuat 40% responden menyatakan sulit bila beralih menjadi pelaku usaha.

• KIJA Digitalisasi Ribuan Tenant di Kawasan Industri Jababeka Lewat ERP System
• Kembangkan Lahan di Proyek LRT City, Adhi Commuter Properti (ADCP) Gandeng China Railway 20 Bureau Group Corporation
• Kontrak Baru BUMN Konstruksi: WIKA Unggulan, PTPP Paling Tertinggal

Padahal, Indonesia diketahui tengah kekurangan jumlah pelaku usaha. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia tercatat memiliki 65,5 juta pelaku Ussaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lebih rinci, jumlah pengusaha tersebut hanya mencapai 3,1% dari total penduduk Indonesia.

Hal ini membuat Indonesia selangkah di belakang negara-negara tetangga yang sukses membuat masyarakatnya beralih menjadi pengusaha. Rasio pengusaha di Malaysia dan Thailand, berada di sekitar 4,74% dan 4,26%. Bahkan, Singapura menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan 8,76%.

Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) juga melaporkan pelaku UMKM di dalam negeri masih kesulitan mendapatkan modal. Hasil survei AFPI menyebut sebanyak 77,6% atau sekitar 46,6 juta pelaku UMKM tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan mau pun financial technology (fintech).  

Riset Google, Bain, dan Temasek yang bertajuk e-Conomy SEA 2019 menyebut, sebanyak 92 juta penduduk Indonesia masih unbanked. Riset lain dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membeberkan setidaknya hanya 26% pelaku UMKM yang telah mendapat akses perbankan. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut tingginya angka unbanked di Indonesia membuat pelaku UMKM sulit untuk menambah produktivitasnya. Hal ini berpotensi membuat ekonomi Indonesia bisa ‘jalan di tempat’

Selain menambah angka pelaku usaha baru, Bhima bilang penting untuk membuat pelaku usaha mikro naik kelas menjadi kecil. Pelaku usaha kecil menjadi menengah, dan seterusnya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih pesat. 

BPS melaporkan sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM dan di dominasi oleh pelaku usaha mikro. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783.100 adalah Usaha Kecil (UK), dan 60.700 Usaha Menengah (UM). 

“Ada juga segmen unbanked yang berada di kategori menengah bawah yang harus difasilitasi pinjaman tanpa agunan. Kalau bisa pelaku industri keuangan seperti bank digital dan fintech bisa menggarap kredit produktif, bukan hanya fokus di segmen konsumsi saja,” ungkap Bhima kepada TrenAsia.com, Jumat, 15 Oktober 2021