Risma Klaim Selamatkan Rp523 Miliar Dana Bansos

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengklaim berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian senilai Rp523 miliar per bulan. Hal ini setelah Kementerian Sosial (Kemensos) bersama dengan pemerintah daerah berhasil memperbaiki 41.377.528 data terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. 

“Potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos lebih dari Rp523 miliar per bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah,” ujar Mensos Risma dalam keterangannya, Rabu 6 September 2023. 

Selain itu, Risma juga telah menyelamatkan dana bansos senilai Rp140 miliar per bulan yang justru disalurkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai dengan gaji di atas standar upah minimum. 

Hal tersebut merupakan hasil Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara serta BPJS Ketenagakerjaan.

• Efektif Manfaatkan Listrik, Garudafood Sabet Penghargaan TrenAsia ESG Award 2023
• 5 Cara Cepat dan Mudah Mengatasi Luka Bakar
• Seolah Tak Takut dengan AS, Huawei Rilis Ponsel dengan Produsen Chip Terkemuka di Tiongkok

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyebutkan terdapat 493.137 penerima bansos yang gajinya diatas standar upah minimum. Kemudian terdapat sebanyak 23.879 ASN yang diketahui menerima bansos serta 13.369 data yang terdaftar pada Ditjen AHU. Data tersebut sudah dikembalikan ke Daerah untuk diverifikasi ulang

Risma juga menyebut terdapat 21.072.271 data usulan baru yang diterima oleh Kemensos. Dari jumlah tersebut sebanyak 15.294.921 jiwa telah menerima dan bansos dan sisanya sebanyak 4.473.332 jiwa baru pada tahap diusulkan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Terima Banyak Surat

Saat menjabat sebagai Mensos, Risma telah menerima banyak surat dari berbagai pihak seperti BPK, BPKP atau lembaga lain terkait transparansi dana bansos di mana data dari Kemensos tersebut dinilai tidak berintegritas. 

Terkait data tersebut, Risma mengusulkan pembaruan data dilakukan tiap bulan sekali. Hal ini karena perubahan penduduk sangat cepat sehingga pembaruan data selama enam bulan sekali dirasa lambat. Risma juga menyinggung soal peran pemerintah daerah dalam mengajukan penerima bansos. 

Kemensos hanya dapat menetapkan dan tidak berwenang mengubah data yang diajukan seperti tertuang melalui Undang-Undang No 13 tahun 2011. Risma juga mengungkapkan jika kementeriannya telah menyediakan aplikasi cekbansos untuk memantau seputar program bansos.

• Mengapa Planet Berbentuk Bulat, Bagimana Bila Berbentuk Kubus?
• Cara Kurangi Tekanan Darah Tinggi Secara Alami
• 3 Cara Mengembangkan Kecerdasan Emosional di Tempat Kerja

Pertemuan dengan KPK

Sebelumnya KPK dan Kemensos menemukan banyak bantuan sosial (bansos) yang salah alamat saat menggelar pertemuan bersama pada Selasa, 5 September 2023. Tak tanggung-tanggung, setiap bulannya terdapat Rp523 miliar uang negara dalam program bansos tidak tepat sasaran. 

“Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Selasa 5 September 2023. 

Diketahui terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang dengan penghasilan cukup yang turut mendapat bansos. Terkuaknya data ratusan ribu penerima bansos tersebut memiliki penghasilan cukup didasarkan pada data NIK yang diperoleh saat kunjungan Mensos ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Dalam kunjungan tersebut diketahui terdapat 493 ribu penerima bantuan yang memiliki upah di atas upah minimun regional provinsi atau kabupaten/kota. “Dari Bu Mensos (Tri Rismaharini) datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu penerima bantuan upahnya di atas upah minimum provinsi atau daerah,” ujar Pahala.