Riuh Vaksin Nusantara Buatan Terawan, Jokowi Minta Ikuti Kaidah Ilmiah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dalam menciptakan vaksin dan obat COVID-19 harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
Nasional
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dalam menciptakan vaksin dan obat COVID-19 harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
Pasalnya, Vaksin Nusantara COVID-19 buatan dalam negeri yang dimotori bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu sebelumnya memicu polemik terkait kajian saintifik.
“Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik,” kata Jokowi dalam pidato yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat 12 Maret 2021.
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
- Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik
Presiden meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.
Jokowi menilai bahwa sangat penting semua persyaratan tersebut diikuti.
Publik membutuhkan bukti, vaksin buatan dalam negeri dibuat secara hati-hati dan ilmiah.
Sehingga, lanjut dia, vaksin yang dihasilkan itu aman dan efektif dalam penggunaannya.
Vaksin Nusantara sempat jadi polemik usai dibawa dalam rapat DPR RI.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyatakan Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah klinis.
Vaksin tersebut tak lewati uji praklinis kepada hewan.
“Oleh sebab itu, BPOM belum berani memberi izin untuk memulai uji klinis kepada manusia,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 10 Maret 2021 lalu.
Lebih lagi, pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr. Kariadi.
Merespons Penny, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan BPOM pilih kasih dalam menguji Vaksin Nusantara.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga turut menuding BPOM tak independen karena menghambat proses Vaksin Nusantara. (SKO)