Rizal Ramli Sebut Ekonomi Tumbuh 7,07% Sebagai 'Spinning Persepsi', Apa Itu?

JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut bahwa gembar-gembor pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 yang mencapai 7,07% merupakan sebuah strategi ‘Spinning Persepsi’ yang dilakukan pemerintah di tengah kelesuan ekonomi akibat terpukul pandemi COVID-19.

‘Spinning Persepsi’, menurut dia, adalah strategi untuk menonjolkan derajat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan membuat perbandingan terhadap kinerja ekonomi terendah di periode sebelumnya.

"Mereka (pemerintah) selalu lakukan perbandingan dengan yang terendah (Low Base Effect) sehingga kelihatan berprestasi," ujar Rizal melalui akun Twitter-nya, dilihat TrenAsia.com, Sabtu, 7 Agustus 2021.

• Bank Neo Commerce Gelar PUT V, Rights Issue 5 Miliar Saham
• Anies Imbau Masuk Mal Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi
• Bantu Pantau Pelanggaran Prokes, Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Deteksi Kerumunan

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 mencapai 7,07% secara tahun ke tahun (yoy). Dibandingkan kuartal sebelumnya (kuartal I-2021), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,31%. Dimana ekonomi pada kuartal I-2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,74%

Sementara itu, pada kuartal II-2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi paling dalam, yaitu tumbuh negatif sebesar 5,32%.

Menurut Rizal, pemerintah perlu mewaspadai gelombang varian Delta yang menghantam seluruh negara, terutama negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Negara-negara ini memiliki pangsa yang besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia pada kuartal II-2021 tumbuh sebesar 10,36% menjadi US$53,97 miliar setara Rp774,3 triliun dari kuartal sebelumnya, atau tumbuh 55,89% dari periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, impor juga meningkat pada kuartal kedua, naik 9,88% menjadi US$47,67 miliar setara Rp683,9 triliun dari kuartal sebelumnya, atau tumbuh 50,21% dari periode yang sama tahun lalu.

Dengan demikian, neraca perdagangan pada kuartal II-2021 mengalami surplus sebesar US$6,3 miliar setara Rp90 triliun.

Namun demikian, Rizal menggarisbawahi bahwa dampak langsung dari kinerja perdagangan Indonesia tidak terlalu terasa karena daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga domesti relatif rendah.

"Efek kenaikan harga ekspor sawit dan batubara dll (dan lain-lain) sama rakyat mah kecil. Konsumsi dan daya beli rakyat masih jeblok!" pungkasnya.

Menurut data BPS, tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2021 tumbuh sebesar 5,93%, lebih kecil dibandingkan konsumsi pemerintah yang sebesar 8,06%. 

Penguatan konsumsi rumah tangga terjadi di sektor penjualan, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; sandang, suku cadang dan aksesoris; dan bahan bakar kendaraan.

Sementara, pengeluaran konsumsi pemerintah didorong oleh oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing-masing sebesar 82,10% dan 19,79%.

Lebih Realistis

Dengan daya beli masyarakat yang masih rendah, Rizal menyarankan agar pemerintah lebih realistis dan fokus menyalurkan bantuan dari alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang mana sampai Juli 2021 baru mencapai 41% atau sebesar Rp Rp305,5 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp744,5 triliun.

"Ini sudah jadi tradisi dari pemerintahan Jokowi, kalau membandingkan Indonesia selalu cari negara pembanding yang lebih jelek, bukan yang sepadan atau sebanding. Misalnya soal utang dibandingkan dengan rasio utang/GDP dengan Amerika dan Jepang. Itu tidak sepadan dan menyesatkan jika disimpulkan Indonesia lebih baik soal utang. Karena dari segi kemampuan bayar utang, Indonesia paling payah dibandingkan dengan Jepang & Amerika," paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebutkan ada empat tantangan yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021.

Hambatan pertama, kata dia, terkait penanganan COVID-9 yang belum optimal, terutama didorong oleh temuan varian Delta dari India yang lebih membahayakan.

Kedua, penjalaran varian Delta di negara-negara mitra dagang seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan India yang bisa mempengaruhi kinerja ekspor dan impor ketika negara mitra dagang melakukan pembatasan.

Ketiga, vaksinasi yang masih lamban. Menurut data Satgas COVID-19, vaksinasi per 6 Agustus baru mencapai 49,39 juta orang untuk vaksinasi tahap pertama dan 22,89 juta orang untuk tahap kedua. Pemerintah menargetkan total penerima vaksin sebanyak 208,26 juta orang hingga tahun depan.

Terakhir, penyerapan dan efektivitas program PEN yang belum optimal an efektif. Hingga 5 Juli 2021, baru terserap sebesar 36,1%, dimana untuk kesehatan sebesar 24,6%, UMKM dan koperasi 29,8%, perlindungan sosial 43,2%, Program Prioritas 35,7% dan dunia usaha sebesar 71,7%.*