Ross Tapsell: Prabowo Adopsi Toxic Positivity di Pemilu 2024

JAKARTA—Profesor dari Australian National University (ANU), Ross Tapsell, menyebut para pencari fakta harus mulai menggeser fokus dari sekadar konten ucapan kebencian menuju propaganda pemerintah. Hal itu untuk mengetahui metode di balik kampanye para politikus menuju kekuasaan. 

Tapsell menyebut Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, menggunakan toxic positivity untuk menjaring pemilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikannya dalam forum Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) di Palembang, pekan lalu.  

Acara yang dihadiri lebih dari 500 peserta ini diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) dan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dengan didukung Google News Initiative. 

Tapsell telah melakukan riset dan membandingkan tiga negara yang sama-sama melakukan pemilu, yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia. Dia menyebut apa yang terjadi di ketiga negara itu tidak terlalu berbeda dalam hal kampanye calon presiden melalui media sosial.

“Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia dan Filipina itu hampir sama dalam hal ini selama pemilu, namun ada sedikit perbedaan,” kata Tapsell, dikutip dari siaran daring YouTube AJI Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. 

Menurut Tapsell, kandidat presiden Filipina pada masa itu Marcos Jr menggunakan media sosial TikTok untuk menggambarkan bagaimana hebatnya pemerintahan Marcos masa lalu. “Ini jelas disinformasi,” ujarnya.

Baca Juga: Ide Presidential Club Prabowo Muncul Sejak 2014

Sementara itu, Prabowo dan elit Orde Baru lain tidak menuliskan sejarah masa lalu seperti Marcos. Namun keduanya sama-sama menggunakan toxic positivity dalam kampanye. Tapsell mengatakan kampanye Prabowo adalah kebalikan dari apa yang selama ini dipahami sebagai disinformasi. 

Dibanding menggunakan taktik kampanye negatif, kampanye toxic positivity bertujuan untuk secara konsisten membangkitkan energi positif. Prabowo sering kali setuju dan mengucapkan terima kasih kepada lawan-lawannya selama debat. 

Namun demikian, dia menghindari wawancara dan konferensi pers yang mungkin akan membuat dia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit tentang masa lalunya atau meneliti kebijakan-kebijakannya di masa depan.

Prabowo juga mengiyakan dan tidak pernah menjelekkan pasangan lain, termasuk kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini. “Ini menjadi tantangan untuk pencari fakta, juga mengidentifikasi kembali apa itu disinformasi,” ujar penulis buku Kuasa Media di Indonesia itu. 

Acara IFCS juga melakukan diskusi  bertema “Findings and Challenges in Handling Information Disruption During the 2024 Election" yang mengundang sejumlah pakar diantaranya Koordinator Koalisi CekFakta Adi Marsiela, News Partner Manager Google Indonesia Yos Kusuma,  Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, dan Kepala Ummi Salamah. 

Marak Ternak Konten

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 berbeda dengan sebelumnya. “Yang kita hadapi bukan saja akun-akun atau aktor politik, tetapi juga  content farming (ternak konten). Ekosistem Cek Fakta bisa menghasilkan 400-500 sebulan, sementara konten yang diproduksi ternak konten bisa 4-5 video per hari persaluran,” kata  Septiaji.

Menurut dia tantangan ke depan lebih banyak. Jadi bukan hanya disinformasi, tetapi juga masuknya Artificial Intelegence (AI). “Ada deep fake audio dan video dan belum ada yang sangat serius, sangat mungkin kalau lebih canggih akan membingungkan,” kata Septiaji.

Sementara itu Koordinator Koalisi CekFakta Adi Marsiela mengatakan bahwa CekFakta sudah melakukan pengecekan hampir 3.523 artikel dikumpulkan oleh koalisi yang dibongkar kebohongannya oleh CekFakta pada 2023 lalu.

Sementara hingga dari Januari hingga 20 April 2024 ada sebanyak 2.268 artikel yang dibongkar oleh CekFakta. Jumlah yang banyak itu karena momen pilpres 2024, dan ramai dengan aplikasi sirekap. 

Adi menyampaikan lima topik teratas sejak Januari 2024 adalah Pilpres (37,5 persen), politik (13,7 persen), luar negeri (12,7 persen), penipuan (11,2 Persen) dan bencana (7,5 persen).