Rp8 Triliun untuk Tambahan Bantuan Beras Hingga Desember
- Menkeu menguraikan setiap keluarga akan mendapatkan masing-masing beras 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan.
Makroekonomi
JAKARTA—Pemerintah mengalokasikan dana Rp8 triliun untuk biaya penambahan bantuan sosial (bansos) beras periode Oktober-Desember 2023. Bansos tersebut ditujukan bagi 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa yang ditayangkan secara virtual, Senin 24 Juli 2023. Menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penambahan bantuan angan untuk warga miskin. “Untuk Oktober-Desember kami akan tambah Rp8 triliun untuk 21,35 juta keluarga,” ujar Sri.
Menkeu menguraikan setiap keluarga akan mendapatkan masing-masing beras 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok rentan dalam pemulihan ekonomi. “Pemerintah melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yakni kelompok paling miskin," kata Sri Mulyani.
- Reruntuhan Kapal Perang Inggris Era Perang Dunia II Ditemukan di Laut Celtic
- Naik Drastis, Ekspor Album K-Pop Capai Rp2 Triliun
- Gandeng Jepang, RS Dharmais Kembangkan Penyembuhan Kanker Paling Efektif
Keberpihakan Anggaran
Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan bansos 10 kg beras kepada 21,6 juta warga miskin pada Maret-Mei 2023. Pemberian beras disalurkan melalui Perum Bulog. Selain bansos beras, pemerintah akan menyalurkan bansos berupa daging ayam dan telur. Bantuan disalurkan melalui ID Food, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.
Menkeu mengatakan tambahan anggaran bansos beras menjadi bentuk keberpihakan pada kaum miskin. Secara total, Menkeu menyebut ada dana Rp492 triliun yang telah disalurkan pemerintah untuk warga miskin melalui sejumlah program seperti subsidi listrik, bansos hingga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menkeu menyebut belanja negara per semester I 2023 menyentuh angka Rp1.255,7 triliun, di mana Rp891,6 triliun merupakan belanja pemerintah pusat. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, Rp492 triliun atau 55,2% di antaranya untuk program warga miskin. “Artinya APBN sangat diandalkan bagi kelompo rentan dan miskin,” ujar Sri.