Rugikan Petani, Fadli Zon Desak Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras Dicabut

JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan impor satu juta ton beras.

Fadli Zon selaku Ketua Umum HKTI sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlelemen (BKSAP) DPR mengatakan kebijakan tersebut hanya menempatkan petani dan pertanian Indonesia sekadar komoditas dagang.

Menurutnya, kebijakan impor satu juta ton beras bisa merusak kehidupan petani. Selain itu, dasar acuannya juga dinilai tidak akurat.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

“Tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Maret 2021.

HKTI meminta agar pemerintah terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan pangan nasional. Ia bilang, pihaknya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan.

“Public hearing secara komprehensif diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani,” ujar Fadli.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Kendati implementasinya belum ditetapkan, Fadli menilai kebijakan impor ini akan berdampak pada penurunan harga gabah petani. Padahal, kata dia, tanpa ada rencana impor, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Maka, rencana impor beras akan memberikan tekanan terhadap harga gabah petani. Pada Maret-April 2021, Indonesia disebut memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar alias Oktober-Maret.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen periode tersebut mencapai 14,54 juta ton beras. Angka ini naik 3 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020.

Oleh karena itu, Fadli menilai data ini merupakan dasar yang kuat bahwa impor beras tidak perlu dilakukan.

“Pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini?” tuturnya.

Selain itu, HKTI juga meminta kepada BULOG untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani. Penyerapan ini mesti sesuai dengan HPP pada panen raya Maret-April 2021.