Rupiah Rp14.900 Per Dolar AS, Ini Asumsi Makro RAPBN 2021

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tiga acuan terbagi menjadi asumsi makro, target pembangunan, dan indikator pembangunan. Kesepakatan terjadi cukup alot pada Senin, 22 Juni 2020, sejak pukul 10.00 hingga 19.30 WIB.

“Berbagai masukan dari pimpinan dan anggota mengenai KEM PPKF akan kami gunakan dalam rangka menyempurnakan nota keuangan dan rencana APBN 2021,” ujarnya dalam penutupan rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 22 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Salah satu yang disepakati bersama rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto adalah nilai tukar rupiah pada rentang Rp13.700-Rp14.900 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021 sebagai acuan penyusunan APBN 2021, maka pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan di antaranya menjalankan penanganan bidang kesehatan.

Kemudian akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah, dan dana desa, serta ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri.

Percepatan pemulihan industri yakni manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran, dan produktif dengan fokus pada sektor informal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, sektor korporasi, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis bagi masyarakat.

Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.

Selain itu, memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional. Rapat juga menyepakati pengendalian defisit dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN.

Usai rapat kerja KEM PPKF ini, rencananya pemerintah dan DPR akan memasuki rapat tahap selanjutnya, di antaranya membahas pagu indikatif untuk 2021.

Selain Sri Mulyani, rapat itu juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

Jumlah Pengangguran Melonjak

Sementara itum Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia pada 2021 bakal mencapai 10,7 juta hingga 12,7 juta orang. Menurutnya, hal itu seiring dengan adanya potensi pertambahan jumlah pengangguran yang mencapai 4 juta sampai 5,5 juta orang tahun ini akibat pandemi COVID-19.

“Pada 2020 penganggur diperkirakan akan bertambah 4 juta sampai 5,5 juta orang. Kalau itu terus berlanjut, dikhawatirkan pada 2021 akan mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang,” kata Suharso.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk 2020 diperkirakan berada pada kisaran 8,1%-9,2% atau lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 4,8%-5% dan realisasi 2019 sebesar 5,28%.

Suharso menuturkan untuk target TPT tahun depan, akan berada di antara 7,7% sampai 9,1%. “Kita berharap bisa dikembalikan setidaknya mendekati sebelum pandemi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, peningkatan pengangguran didorong oleh melemahnya kinerja industri manufaktur yang melorot hingga 30% selama 10 pekan mewabahnya COVID-19 sehingga banyak pekerja harus terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

Industri manufaktur, sambungnya, secara total memiliki jumlah tenaga kerja mencapai 18 juta dengan 9,8 juta di dalamnya merupakan manufaktur padat karya sehingga sangat berkontribusi terhadap ekonomi.

“Sebanyak 9,8 juta itu kalau 30% di-PHK dan lebih dari setengah dirumahkan mengakibatkan utilisasi rendah sekali,” kata dia.

Potensi lonjakan jumlah pengangguran juga dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin Indonesia yang jika tanpa intervensi dari pemerintah berpotensi naik sekitar 4 juta orang.

“Pada September 2019 BPS menyebutkan 9,22% dan tanpa intervensi kira-kira tingkit kemiskinan 99 mencapai 10,63%. Naik sekitar 4 juta orang dari 24 juta ke 28 orang,” kata dia.

Untuk itu, Suharso memastikan fokus dan strategi pemerintah untuk 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial yang di dalamnya termasuk menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

“Dengan intervensi kita bisa menekan di bawah 1 juta dan mudah-mudahan rasionya masih bisa satu digit. Pada 2021, kita berharap ditargetkan 9,2% sampai 9,7%,” kata dia.

Berikut asumsi makro RAPBN 2021:

1. Pertumbuhan Ekonomi: 4,5%-5,55%
2. Tingkat Inflasi: 2%-4%
3. Nilai tukar rupiah: Rp13.700-Rp14.900 per dolar AS
4. Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun: 6,25%-8,29%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 7,7%-9,1%
6. Angka Kemiskinan: 9,2%-9,7%
7. Indeks Gini Rasio: 0,377-0,379
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 72,78-72,95
9. Nilai Tukar Petani (NTP): 102-104