RUPSLB Bank BTN (BBTN) Setujui Rights Issue Rp4,13 Triliun

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) telah menyetujui untuk melaksanakan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Aksi tersebut ditargetkan meraup dana hingga Rp4,13 triliun.

Direktur Utama BBTN Haru Koesmahargyo mengatakan, pada RUPSLB telah disetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham.

"RUPSLB telah menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue," ungkap Haru di Jakarta, 20 Oktober 2022.

• Tren Istilah Bisnis: Apa Itu Performance Review?
• 10 Emiten Ini Bagi Dividen pada Oktober 2022, Cek Jadwalnya di Sini!
• Bank Bisnis (BBSI) Gelar Rights Issue, Incar Dana Segar Rp911,33 Miliar

Ia menambahkan, adapun dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana dengan total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun yang merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik.

Adapun dalam rights issue ini nantinya diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya program pemerintah sejuta rumah.

"Serta peruntukan lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan perseroan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas," lanjut Haru.

• Implementasi ESG di Indonesia (Serial 6): Indeks Sektoral ESG
• Dorong Penurunan Emisi, Apa Sebenarnya Perdagangan Karbon?
• Pajak Karbon Masih Alot, Sejauh Mana Program Pensiun Dini PLTU

Haru melanjutkan dana yang diperoleh dari rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Lebih lanjut, Haru juga menegaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue ini.

Pertama, kebutuhan perumahan nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.

Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumaha tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan 2025.

Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.