Saatnya Warga Miskin Tak Hanya jadi Obyek Makan Gratis
- Program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan tak hanya menjadi solusi tengkes atau stunting, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat kecil secara riil. Hal itu dapat dicapai dengan pelibatan langsung warga atau koperasi dalam penyediaan bahan pangan program MBG.
Nasional
JAKARTA—Program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan tak hanya menjadi solusi tengkes atau stunting, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat kecil secara riil. Hal itu dapat dicapai dengan pelibatan langsung warga atau koperasi dalam penyediaan bahan pangan program MBG.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengatakan warga miskin perlu dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan dalam program makan bergizi gratis. Dengan demikian, masyarakat tak hanya menjadi obyek program, melainkan menjadi subyek aktif untuk memutar roda perekonomian.
“Perlu pelibatan orang miskin dalam suplai atas proses makan gratis, selain juga menjadi penerima manfaat program tersebut,” ujar Budiman di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 23 Oktober 2024.
Agar MBG benar-benar meningkatkan taraf hidup warga marginal, Budiman mengusulkan masyarakat miskin dapat menjadi pemasok setidaknya 50% bahan makanan untuk program ambisius tersebut.
Menurut dia, hal itu penting untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga yang terlibat sebagai pemasok bahan pangan dalam program. Untuk menunjang misi tersebut, Budiman berencana menyediakan pendanaan untuk mendukung partisipasi warga miskin di program MBG.
Budiman bakal berkoordinasi dengan pihak perbankan serta lembaga seperti Permodalan Nasional Madani untuk mempermudah akses modal dan kredit. “Perlu penyediaan akses dan aset, serta KUR (kredit usaha rakyat) dapat dipermudah,” ujar eks pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.
Diketahui, makan bergizi gratis menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat. Pada awal tahun 2025, sebanyak 3 juta anak dibidik menerima program MBG. Jumlah penerima manfaat akan ditingkatkan hingga 15 juta anak pada Juli 2025.
Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu disebut membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun. Adapun anggaran yang telah disiapkan pada APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Pelibatan Koperasi
Lebih lanjut, pelibatan koperasi dinilai vital untuk menunjang program makan bergizi gratis. Kehadiran koperasi sebagai salah satu penyedia bahan pangan juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi skala mikro.
Sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Ferry Juliantono, mengatakan koperasi dapat berperan memastikan ketersediaan bahan pangan seperti susu, ayam, telur, dan sayuran dalam program MBG.
Koperasi, imbuhnya, dapat menjadi wadah petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan tersebut. “Makan bergizi gratis tak hanya menjadi solusi masalah kesehatan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi rakyat,” ujar sosok yang baru saja diangkat menjadi Wakil Menteri Koperasi itu.
Ferry mengatakan INKUD yang menaungi KUD di seluruh Indonesia dapat menyediakan bahan baku, bahan olahan, serta mengelola dapur. Selain itu, INKUD dapat menyiapkan gudang di beberapa daerah untuk digunakan sebagai dapur dan pusat layanan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras, mengatakan kebijakan makan bergizi gratis dapat memberikan multiplier effect (efek berganda) bagi ekonomi apabila memenuhi lima aspek.
Kelima aspek tersebut adalah makanan berasal dari sumber pangan lokal, pengelola dan penyedia jasa makanan berasal dari UMKM lokal, serta distributor makan bergizi gratis mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Bisa Dorong PDB Sekitar Rp4,51 Triliun
Kemudian siswa yang menerima makan bergizi gratis merupakan siswa yang membutuhkan gizi lebih layak, dan sekolah yang menerima makan bergizi gratis berada di daerah prioritas peningkatan gizi anak. “Jika implementasi makan gratis memenuhi kelima aspek tersebut, maka benar program ini akan memberikan efek pengganda bagi perekonomian masyarakat,” ujar Farras.
Farras juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti penggunaan teknologi digital dalam seluruh tahapan implementasi kebijakan makan bergizi gratis. Hal itu agar program menjadi lebih efektif serta efisien dari segi ketepatan waktu, jumlah, administrasi, hingga ke persoalan harga.
Sementara itu, Prabowo kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis dalam kepemimpinannya. Bahkan Presiden tak segan meminta para menterinya keluar dari kabinet jika tak mendukung program populis tersebut.
“Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.