Sarat Masalah, Erick Thohir 'Keramasi' 41 Bos Dapen BUMN
- Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
Industri
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan dan mengingatkan 41 direksi lembaga - lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN agar mewarisi kebaikan.
Hal ini mengingat banyak direksi sebelumnya yang malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.
Pihaknya pun telah menggandeng KPK demi memberantas korupsi di kalangan dapen BUMN.
- Sudah Telan APBN Rp83,74 Triliun Sejak 2015, Proyek Tol Trans Sumatra Molor dari Target 2024
- Aturan Baru Lagi, Pemerintah Berencana Stop Penjualan LPG 3 Kg Eceran
- Rampung Bulan Ini, PUPR Bangun Embung Mentawir di IKN
"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini. Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan," kata dia dalam website resmi, dikutip Kamis, 12 Januari 2023.
Erick merasa para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal: Pertama adalah pencegahan korupsi dan kedua, perbaikan sistem.
Kedua hal ini perlu untuk memperkuat Transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik. Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.
"Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," kata Erick.
Ditambahkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.
"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan ata dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," tambah Erick.
Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," tuturnya.