Sebelum Pengembangan EBT, Pemerintah Harus Fokus Beberapa Faktor Ini
- Analis dari Climate Policy Initiative (CPI) Albertus Prabu Siagian menyebut pemerintah harus memfokuskan perhatian lebih jika ingin mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Nasional
JAKARTA - Analis dari Climate Policy Initiative (CPI) Albertus Prabu Siagian menyebut pemerintah harus memfokuskan perhatian lebih jika ingin mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Hal diperlukan karena pengembangan EBT bukan hanya terfokus pada besaran hasil dari pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), namun masih banyak faktor lain yang lebih perlu ditimbang kembali sebelum diterapkan.
"Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, utamanya yaitu kondisi geografis, SDM, hingga pembangkit yang digunakan tergantung karakteristik negara tersebut," kata Albertus dalam sebuag diskusi publik pada Kamis, 18 Agustus 2022.
- Terkuaknya Misteri Bola Api Hijau yang Tampak di Langit Selandia Baru
- Minta Subsidi Rp13 Triliun Untuk Starlink, Elon Musk Pulang dengan Tangan Hampa
- 5 Fakta Menarik Terminal Kijing, Pelabuhan Terbesar di Kalimantan
Kesiapan tenaga kerja yang cukup dalam penerapan EBT juga menjadi faktor yang penting kedepannya karena dengan SDM yang mempuni, program ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang harus pemerintah ambil, dengan menyediakan program studi terkait EBT di bangku kuliah.
Pemerintah juga harus melihat kesiapan manufaktur (manufaturing capacity) seperti bahan baku hingga komponen pendukung infrastruktur pembangkit EBT. Hal ini dirasa CPI perlu karena dengan mempersiapkan hal ini juga turut menjaga stabilitas sistem EBT itu sendiri.
Potensi EBT diestimasikan mencapai 443 gigawatt, di mana 10 gigawatt di antarannya sudah digunakan sebagai kapasitas terpasang, 62 gigawatt lainnya secara teoritis dapat digunakan untuk menggantikan batu bara, gas, dan solar saat ini.
Selama ini menurut CPI, proyek-proyek EBT kebanyakan memiliki belanja modal (capex) yang besar namun pengeluaran belanja operasionalnya (opex) kecil. Maka financing power atau seberapa besar dan kuat potensi Indonesia untuk mendanai EBT.
Terakhir Albertus menyebut perlu ada supporting infrastructur, seperti apakah transmisi dan distribusi dari EBT itu cukup. Sehingga pemerintah tidak asal membuat pembangkit dengan energi terbarukan yang terlalu banyak di daerah terpencil.