Secercah Harapan Kontraktor BUMN di Tengah Surutnya Anggaran PMN dan Manuver SWF

JAKARTA – Nasib kurang baik melanda sejumlah emiten infrastruktur pelat merah sepanjang pandemi COVID-19. Namun, mulai melandainya jumlah kasus positif hingga menggeliatnya perekonomian Indonesia memberikan secercah harapan bagi para kontraktor BUMN ini.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Joshua Michael menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN pada 2021-2022 seharusnya dapat mendorong pertumbuhan kontrak baru emiten konstruksi pada tahun depan.

Kendati begitu, ia tidak melihat adanya pertumbuhan signifikan dalam anggaran infrastruktur negara. Sehingga diproyeksikan nilai kontrak perusahaan konstruksi BUMN pada tahun 2022 tumbuh sekitar 15 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan tahun 2021, minus 2,5% yoy.

Menurutnya, hal ini turut didorong oleh Indonesia Investment Authority (INA) yang telah memperoleh modal awal sebesar Rp75 triliun dalam bentuk tunai dan saham inbreng. Lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund/SWF) itu juga memperoleh komitmen investasi US$10 miliar dari UEA, sambil terus mengejar kemitraan investasi lainnya. 

• Kejar Penerimaan Negara, Pemerintah akan Terbitkan 43 Aturan Turunan UU HPP
• Hadir di GIIAS 2021, AstraPay dan Maucash Catat Lonjakan Transaksi dan Pengguna
• Beban Pemasaran Membengkak, Bank Neo Commerce Berbalik Rugi Rp264,7 Miliar

“Karena itu, menurut kami investasi infrastruktur domestik oleh INA hanya tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya melalui riset yang diterima TrenAsia.com, Senin, 22 November 2021.

Selain itu, kata Joshua, divestasi jalan tol adalah salah satu cerita yang paling ditunggu pada sektor konstruksi, selain investasi di bandara dan pelabuhan. Bagi dia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi emiten konstruksi BUMN yang paling diuntungkan dari investasi INA di jalan tol.

Di samping itu, pemerintah turut menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan mengalokasikan Rp511 miliar pada tahun 2022 untuk pembangunan tahap awal. 

“Namun, pemerintah membutuhkan partisipasi swasta dan BUMN untuk menanggung sekitar 80 persen dari biaya konstruksi, yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun secara total,” imbuhnya.

Joshua juga meyakini bahwa jika UU tentang ibu kota baru telah diterbitkan, dan pembangunan awal telah dimulai, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap megaproyek tersebut. Sehingga, memberikan peluang bagi kontraktor BUMN untuk mendapatkan tambahan kontrak baru, setidaknya hingga 2024.

• Gerhana Bulan Sebagian Akan Terjadi dalam Waktu Dekat, Catat Tanggalnya!
• Loker BUMN Nindya Karya , Cek Link Pendaftaran dan Persyaratannya Disini
• Perdagangan Karbon Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun, Ini yang Harus Dilakukan

Kemudian terkait kebijakan amnesti pajak jilid II, ia berpendapat terdapat perbedaan dari peraturan amnesti pajak pertama yang memungkinkan keberhasilan amnesti pajak jilid kedua itu, dan memberikan anyaknya arus masuk investasi akibat pengampunan pajak.

“Kami yakin dengan semakin banyaknya arus masuk investasi akibat amnesti pajak ke-2 hal ini dapat memicu efek domino terhadap anggaran infrastruktur negara pada 2022-2023,” jelas dia.

Dengan pertimbangan tersebut, Joshua menyatakan bahwa cerita pertumbuhan di sektor konstruksi berpotensi menaikkan harga saham BUMN Karya. Mirae Asset sendiri meningkatkan rekomendasi sektor pada semester I-2022 dari neutral ke overweight, dengan WSKT sebagai pilihan utamanya.